Jakarta, InfoPublik - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan Provinsi Papua Barat Daya (PBD), untuk terus memperkuat kolaborasi dalam rangka bersama menurunkan angka stunting di wilayah itu.
Demikian disampaikan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, melalui keterangan tertulisnya, Minggu (5/11/2023).
Restuardy menegaskan, satu hal penting yang perlu diterapkan pada upaya penurunan stunting itu adalah memperkuat kolaborasi dengan seluruh pihak.
"Itu penting dilakukan melalui penyamaan satu pikiran dan konsep dalam perbedaan tupoksi supaya bersama menjalankan satu upaya penurunan stunting," katanya.
Tujuannya, kata dia, yakni memastikan delapan aksi konvergensi yang merupakan program strategi nasional itu benar-benar terealisasi secara maksimal baik di tingkat provinsi maupun di enam kabupaten dan kota.
"Sampai saat ini dari enam provinsi di Papua, Papua Barat Daya penangan stunting sangat baik," ucap Restuardy.
Dia mengakui, pada kondisi penanganan stunting oleh setiap provinsi tentunya tidak semua mencapai target yang sama.
"Semua daerah bergerak dan kita bersyukur ada daerah yang sudah bagus, ada daerah yang sedang dan ada daerah yang masih rendah, maka perlu penangan khusus, caranya adalah memperkuat kolaborasi supaya bergerak bersama-sama," bebernya.
Dia mengakui bahwa aspek kultural, aspek geografis antara satu daerah dengan daerah lainnya di tanah Papua menjadi satu tantangan pada level penanganan stunting Papua secara umum.
"Satu cara yang tepat adalah memperkuat kolaborasi untuk bergerak bersama dalam menangani masalah ini," kata dia.
Berkaitan dengan penanganan stunting, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya telah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD senilai Rp20 miliar untuk mengatasi kasus kekerdilan di wilayah itu.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan PBD Netty Howai mengatakan anggaran itu merupakan satu upaya konkret pemerintah provinsi untuk melaksanakan program strategis dalam rangka menurunkan angka stunting di provinsi termuda ini.
"Karena salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya adalah menurunkan angka stunting, maka dianggarkan dengan nilai sekian supaya program penurunan stunting itu bisa berjalan lebih optimal," jelas Kepala Dinas Kesehatan Netty.
Salah satu realisasi program prioritas penurunan stunting, sebut dia, dinas kesehatan telah membagikan makanan tambahan kepada bayi, balita dan ibu hamil di lima kabupaten dan satu kota.
"Ini sudah didistribusikan ke lima kabupaten dan satu kota, nanti makanan tambahan itu diperoleh ketika ikut posyandu," beber Kepala Dinas Kesehatan Netty.
Upaya konkret lain adalah, pada November 2023 Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan melaunching dapur gizi di setiap kabupaten dan kota.
