Implementasi SPBE di Indonesia telah Berjalan Baik

Jakarta, InfoPublik – Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di dalam negeri dinilai telah berjalan dengan baik, yang ditunjukkan dengan lompatan peringkat indonesia dalam hasil survei e-Government PBB pada 2022 dari 88 di 2020 menjadi 77 di 2022.

"Upaya itu menjadi cermin bahwa pengembangan dan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di dalam negeri telah berjalan dengan baik. Hal ini merupakan hasil dari kerja keras, kerja sama yang baik, dan komitmen yang kuat antara seluruh tim pelaksana SPBE di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Sekjen Kominfo), Mira Tayyiba, dalam keterangannya terkait Pembukaan Program Peningkatan Kapasitas OECD Memajukan "Advancing a Data-driven Government in Indonesia"  di Badung, Bali, pada Kamis (21/9/2023).

Menurut Sekjen Mira, SPBE menjadi langkah awal transisi menuju pemerintahan digital, khususnya pemerintahan berbasis data di Indonesia.

Seiring dengan itu, kualitas pemerintahan digital di Indonesia diharapkan untuk terus ditingkatkan melalui promosi sektor publik berbasis data, transformasi digital, dan penggunaan teknologi yang tepat.

"Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk meningkatkan implementasi SPBE dan Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) dengan memperkuat tata kelola, kualitas layanan, dan sumber daya manusia," katanya.

Lebih lanjut Sekjen Mira mengatakan, pemerintah saat ini fokus dalam upaya mempercepat transformasi digital yang mencakup empat bidang utama, yaitu infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital.  

"Pemerintahan digital tidak hanya mencakup reformasi dan efisiensi birokrasi, tetapi juga tata kelola data yang kuat, aman, dan tepercaya,  tata kelola data yang kuat, aman, dan tepercaya, serta interoperabilitas," tutur Sekjen Mira Tayyiba.

Dia mengapresiasi rekomendasi OECD dalam bentuk Studi dan Laporan Pemerintahan Digital yang dapat digunakan sebagai panduan dasar bagi pemerintah untuk memanfaatkan kekuatan teknologi digital demi kemajuan masyarakat.

Keterlibatan OECD dan partisipasi semua pihak dalam berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka dalam implementasi pemerintahan digital juga diapresiasi Sekjen Kominfo.

"Bersama-sama, kita dapat bekerja untuk memanfaatkan potensi penuh dari teknologi digital, menumbuhkan nilai publik, dan mengembangkan pemerintahan yang lebih gesit dan efektif," tutup Mira Tayyiba.

Turut hadir dalam acara ini, Direktur Jenderal Pusat Kebijakan OECD Korea Jeong In Yu, Pemimpin Kebijakan Sektor Publik Berbasis Data OECD & Asia Tenggara Arturo Rivera, dan Kepala Kantor OECD Jakarta Massimo Geloso Grosso.

Hadir pula Walikota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani,  dan perwakilan dari Pemerintah Provinsi Bali.