:
Jakarta, InfoPublik - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan kaitan ketidaksetaraan gender dalam keluarga, khususnya rumah tangga dengan isu stunting cukup erat.
Misalnya adanya perbedaan peran dalam pengasuhan anak yang hanya dibebankan pada salah satu gender. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Deklarasi Gerakan Ibu Bangsa Untuk Percepatan Penurunan Stunting secara virtual Jumat (24/2/2023).
Melalui keterangan resmi yang diterima InfoPublik Sabtu (25/2/2023), Menteri Bintang mengatakan pengasuhan anak yang berkualitas merupakan kunci utama untuk mencegah stunting.
Seharusnya, lanjut Menteri Bintang ada kerja sama antara perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga untuk terus mendorong pembaguan peran dalam keluarga.
“Pengasuhan yang berkualitas dilakukan secara setara antara ayah dan ibu. Orang tua harus bersama-sama bertanggung jawab, berakal dan berpengetahuan dalam mengasuh dan mendidik anak,” jelas Menteri Bintang.
Kementerian PPPA telah mengeluarkan kebijakan dan program, dengan empat sasaran strategis dalam mengatasi isu stunting yaitu pertama melalui keluarga dengan membentuk PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga).
Kemudian kedua, Melalui Anak dengan membentuk dan melibatkan Forum Anak (FAN) sebagai Pelopor dan Pelapor (2P). Forum Anak telah terbentuk di 34 Provinsi dengan jaringan yang tersebar hingga ke tingkat desa.
Ketiga, Melalui masyarakat dengan mengembangkan kampung model pencegahan stunting pada anak balita yang disebut dengan Kampung Anak Sejahtera (KAS).
Keempat, Memastikan Fasilitas Pelayanan Kesehatan menjadi ramah anak melalui Pelayanan Ramah Anak (PRAP) di Puskesmas. Hal ini sejalan dengan arah perbaikan kualitas SDM Indonesia yang diharapkan oleh Presiden RI Joko Widodo.
Percepatan Penurunan Stunting telah menjadi program prioritas Nasional melalui Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) 2018-2024.
Hasil Survei Status Gizi Indonesia pada 2022 mencatat prevalensi stunting Nasional sebesar 21,6 persen. Angka ini menurun 2,8 persen dari 2021 sebesar 24,4 persen.
Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Ma’ruf Amin menyebut penanganan penurunan stunting masih membutuhkan upaya optimal guna mencapai target 14 persen pada 2024 dan 0 persen pada 2030.
Salah satunya dengan melibatkan peran perempuan, keluarga dan masyarakat. Wapres mengatakan peran perempuan akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan penanganan stunting baik melalui intervensi spesifik maupun intervensi sensitif.
“Di mana sasaran prioritasnya mencakup remaja putri, calon pengantin ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Konvergensi layanan di tingkat keluarga pada sasaran-sasaran prioritas tersebut harus berjalan baik,” kata Wapres.
Antara lain terkait konsumsi tambahan tablet tambahan darah, ASI Eksklusif, pendampingan dan layanan kesehatan, pemberian bantuan protein hewani serta bantuan MP-ASI bagi keluarga penerima manfaat khususnya bagi keluarga berisiko stunting.
Foto: KemenPPPA