Ini Langkah Kominfo Wujudkan Komunikasi Publik Efektif

Yogyakarta, InfoPublik – Untuk mewujudkan komunikasi publik efektif, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan sejumlah langkah, yang terkait dengan penyediaan layanan publik guna peningkatan transformasi digital.

“Penyediaan layanan publik kepada masyarakat dengan transformasi digital melalui prinsip berbagi pakai itu sudah sangat bagus, tetapi tidak cukup. masyarakat yang menggunakan itu perlu dilibatkan. Itu perlunya sistem komunikasi (publik), bagaimana kita bisa memastikan penyediaan layanan itu ke masyarakat,” ujar Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik (Direktur TKKKP), Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Hasyim Gautam, dalam dalam acara Workshop Rancangan Pengaturan Sistem Komunikasi Publik Nasional di Sleman, Provinsi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Kamis (24/11/2022).

Direktur TKKKP Kominfo itu, mengatakan langkah yang dilakukan Kominfo antara lain dengan melakukan suplai pada sistem pemrintahan berbasis elektrinik (SPBE) dan Satu Data Indonesia, mengundang partisipasi masyarakat agar layanan tadi menjadi dua arah, melakukan komunikasi publik agar layanan ini bisa mengenai langsung (delivery) masyarakat, dan memastikan masyarakat bisa berpartisipasi dalam layanan tersebut.   

“Itu komunikasi yang akan kita coba untuk bisa mendorongnya, memastikan tadi. Jadi kalau layanan ada tapi masyarakat tidak tahu, masyarakat tidak perduli, jadi sia-sia. Kita ingin masyarakat bisa menggunakannya, masyarakat bisa menikmati layanan melalui transformasi digital, melalui SPBE dan satu data Indonesia,” jelas dia.

Terkait langkah tersebut, lanjutnya, setidaknya ada tiga yang ingin dilakukan Kementerian Kominfo.

Pertama adalah terkait arsitektur digital, yakni bagaimana memodelkan komponen-komponen apa saja yang akan di atur atau disusun terkait relasi media pendukung masyarakat.

Kedua adalah membuat sistem informasi terkait dengan pola pembinaan sumber daya manusia (SDM)-nya dan aplikasi untuk monitoring isu.

Ketiga membuat platform kemitraan dengan teknis yang sudah dijalankan, seperti kemitraan komunitas informasi masyarakat. Platform itu sedang dilakukan di tiga provinsi yang sudah terintegrasi menggunakan secara bersama-sama, yakni di Jawa Timur, Sumatra Selatan, dan Riau.

“Dengan begini kita mengharap partisipasi untuk bisa mendorong lagi efektivitas komunikasi internasional dan mudah-mudahan bisa menjadi dasar kita semua Kementerian lembaga dan pemerintah daerah untuk bisa berkolaborasi dalam rangka peningkatan efektivitas sistem komunikasi nasional,” katanya menandaskan.

Workshop itu turut dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) DIY, Hari Edi Tri Wahyu Nugroho dan narasumber Akademisi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Nyarwi Ahmad, dan Akademisi Universitas Atma Jaya Yogyakarta Gregoria Arum Yudarwati, dan diikuti Kepala Biro Humas dan komunikasi publik kementerian dan lembaga provinsi dan kota seluruh Indonesia secara daring dan luring.

Foto: Agus Siswantu/InfoPublik