:
Oleh Wahyu Sudoyo, Jumat, 12 Agustus 2022 | 17:04 WIB - Redaktur: Untung S - 285
Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memperkuat implementasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menerapkan transformasi birokrasi yang sebelumnya beorientasi pada aturan (rule based) menjadi pada manajemen sumber daya manusia (SDM).
“Diperlukan transformasi pola pikir, sikap dan perilaku dalam birokrasi, yang sebelumnya berorientasi pada aturan (rule based), menjadi berorientasi pada human capital management yang mengedepankan kinerja dan potensial," ujar Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Kominfo Imam Suwandi, mewakili Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba, dalam Rapat Koordinasi Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo di Jakarta pada Kamis (11/8/2022).
Imam mengatakan, penguatan manajemen ASN diperlukan agar terwujud birokrasi berkelas dunia dan pemerintahan yang dinamis (dynamic government) pada 2024.
Untuk itu, Kementerian Kominfo melakukan transformasi SDM aparatur dengan mempertemukan antara ekspektasi individu ASN dan organisasi instansi pemerintah dalam titik yang seimbang atau Employee Value Proposition.
"Rasa bangga ASN untuk berkontribusi dalam melayani bangsa dipadankan dengan kebutuhan organisasi yang menghendaki kinerja dan daya belajar tinggi, perilaku berbudaya, dan pelayanan prima bagi masyarakat," katanya.
Menurut Imam, Presiden Joko Widodo telah menekankan agar ASN berpatokan pada nilai dasar (core values) "BerAKHLAK" yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif dalam menjalankan tugasnya.
Selain itu ASN juga diminta selalu berpegang teguh pada employer branding dengan moto "Bangga Melayani Bangsa".
“Presiden Jokowi telah meresmikan core values. Presiden menyatakan bahwa ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai core values yang sama," tegasnya.
Lebih lanjut Imam mengatakan, dalam mewujudkan transformasi SDM Aparatur, diperlukan pula transformasi struktural, kultural, dan digital yang mengubah kepemimpinan dan pola pikir, proses dan praktik, hasil (output) serta layanan.
Di samping penerapan core value, di tengah era pandemi yang Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity (VUCA), setiap lembaga pemerintahan dinilai perlu selalu adaptif dan responsif.
"Pandemi juga menciptakan disrupsi teknologi yang luar biasa cepat. Perubahan lingkungan dengan ciri VUCA menuntut organisasi pemerintah untuk selalu adaptif dan responsif. Apabila kita tidak siap, maka bisa jadi kebijakan dan program yang ditetapkan gagal merespons perubahan, sehingga manfaat bagi masyarakat menjadi tidak optimal," jelasnya.
Imam juga mendorong kolaborasi antar instansi agar mampu mendukung pencapaian target-target pembangunan nasional sebagaimana cita-cita bangsa.
“Mengubah mindset (pola piker) memerlukan modal berupa kualitas kepemimpinan yang mampu menggerakkan bukan hanya pemikiran orang-orang, melainkan juga menggerakkan hati dan jiwa mereka untuk percaya, sukarela, dan sukacita,” tandasnya.
Foto: Pey/Humas Kominfo
