Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Menpora Raih SIWO Golden Award 2017

Menpora Raih SIWO Golden Award 2017

Oleh Astra Desita, Sabtu, 29 April 2017 | 11:21 WIB - Redaktur: Juli - 1K

Jakarta, InfoPublik - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi meraih penghargaan sebagai Tokoh Penyambung Tradisi Emas Olimpiade pada Acara Golden Award 2017 Seksi Wartawan Olahraga, Persatuan Wartawan Indonesia (SIWO PWI) Pusat.

"Pemerintah berterima kasih kepada PWI Pusat kepada SIWO PWI yang memberikan penghargaan luar biasa kepada seluruh pejuang, pahlawan dan penggiat olahraga tanah air, ini adalah apresiasi dan semangat untuk kita bersama menyongsong suksesnya Asian Games dan Asian Paragames 2018 mendatang," ujar Imam Nahrawi di Ballroom Hotel Peninsula, Jakarta, Jumat (28/4) malam.

Menpora menerima penghargaan Tokoh Penyambung Tradisi Emas Olimpiade karena dinilai mampu menjadi tokoh penyambung tradisi emas Indonesia di Olimpiade Rio de Jeneiro, Brasil 2016.

"Saya terkejut sekali saya merasa bukan siapa-siapa mestinya yang mendapat penghargaan ini adalah para wartawan. Terima kasih kepada SIWO PWI Pusat, seluruh wartawan seluruh atlet, pengurus cabang olahraga dan seluruh orang yang terlibat dalam Olimpiade Brasil. Sesungguhnya bukan untuk saya tetapi untuk wartawan sendiri, mereka memberitakan sangat inspiratif dan akhirnya kita berhasil mengulang tradisi emas," tutur Menpora.

Sementara Ketua Panitia acara Gungde Ariwangsa menyampaikan acara penghargaan ini sempat terhenti pada tahun 2014 karena Indonesia paceklik emas olimpiade.

"Seiring dengan sukses Kontingen Indonesia menyambung tradisi emas pada Olimpiade Rio de Jeneiro Brazil 2016 maka, SIWO PWI Pusat kembali memberikan penghargaan kepada insan olahraga terbaik nasional yang sempat terputus pada 2014 di 17 kategori yang mencakup para stakeholders olahraga mulai dari klub, gubernur, bupati, tokoh olahraga hingga best of the best peraih prestasi paling membanggakan," ucap Gungde.

Ketua SIWO Pusat Raja Parlindungan Pane pun merasa lega mampu menggelar acara yang mengangkat tema Mari Bung, Sukseskan Asian Games 2018. Tema itu menurutnya terinspirasi dari sukses Asian Games 1962 saat Bung Karno mengajak semua insan olahraga mengharumkan nama bangsa melalui olahraga.

"Kami dari SIWO berharap semua stake holders olahraga baik dari Kemenpora, DPR, KOI-KONI, Satlak Prima, PB, cabang olahraga dan semuanya bahu-membahu menyukseskan Asian Games 2018," ungkapnya.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.