Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Kemenpora Ingin Kejuaraan Hockey antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Lahirkan Atlet Andal

Kemenpora Ingin Kejuaraan Hockey antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Lahirkan Atlet Andal

Oleh Astra Desita, Sabtu, 29 April 2017 | 11:07 WIB - Redaktur: Juli - 883

Jakarta, InfoPublik - Kementerian Pemuda dan Olahraga ingin Kejuaraan Hockey Ruangan Mahasiswa (KHRM) Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia dapat melahirkan atlet hockey yang andal sehingga ke depan Indonesia bisa bersaing dengan negara lain di tingkat internasional.

Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Pendidikan Kementerian Pemuda dan Olahraga Arifin Majid, saat menutup Kejuaraan Hockey Ruangan Mahasiswa (KHRM) Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Piala Bergilir Menpora RI XII 2017 di Gedung Serba Guna Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Kampus B, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (28/4) malam.

"Kejuaraan hockey mahasiswa ini dapat dijadikan sebagai salah satu upaya untuk memasyarakatkan olahraga tersebut di kawasan kampus sehingga akan relatif lebih mudah untuk mengajak masyarakat berpartisipasi aktif di cabor ini," kata Arifin.

Arifin dalam kesempatan tersebut juga mengajak mahasiswa untuk memberikan kontribusi positif terhadap suksesnya Asian Gamas 2018.

"Banyak hal yang harus dibenahi, karena sukses penyelenggaraan perlu dukungan dari semua masyarakat termasuk mahasiswa yang punya peran penting untuk meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan Asian Games," ungkapnya.

Dalam lejuaraan Hockey Ruangan Mahasiswa (KHRM) Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia ini, Universitas Negeri Semarang meraih juara pertama di kategori putri.

Kejuaraan ini diikuti 8 Universitas dari seluruh Indonesia yang terbagi antara putra dan putri. Pada kejuaraan ini, peringkat tiga putri diraih oleh UNJ dengan mendapatkan uang Rp1 juta, dan peringkat dua putri dari UNJ A dengan mendapatkan Rp2 juta.

Sementara peringkat pertama putri dari Universitas Negeri Semerang meraih Rp5 juta. Untuk Putra, peringkat 3 dari UNJ B mendapatkan Rp1 juta, peringkat dua diraih oleh Universitas Negeri Surabaya mendapatkan hadiah sebesar Rp2 juta, dan juara pertama dari UNJ A mendapatkan Rp5 juta. Sedangkan juara umum di raih oleh UNJ dan berhak atas Piala Bergilir Menpora.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.