Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Karangan Bunga di Balai Kota DKI Seperti Festival Bunga

Karangan Bunga di Balai Kota DKI Seperti Festival Bunga

Oleh G. Suranto, Jumat, 28 April 2017 | 14:32 WIB - Redaktur: Juli - 899

Jakarta, InfoPublik – Ribuan karangan bunga yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat masih terpampang di halaman Balai Kota DKI Jakarta, hingga berderet di pinggir jalan sekitar Monumen Nasional (Monas).

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, dirinya tidak akan melarang warga untuk mengirim karangan bunga ke Balai Kota DKI Jakarta.

Bahkan Ia mengungkapkan, karangan bunga yang ada di Balai Kota saat ini layaknya sebuah festival bunga yang bisa dinikmati oleh warga tanpa perlu keluarkan uang banyak.

Selain itu menurutnya, papan bekas karangan bunga nantinya akan diambil orang untuk dijual kembali kepada penjual bunga. “Kita nggak larang penerimaan karangan bunga, papan bekas karangan bunga itu bisa dijual, diambil orang. Satu papan nanti bisa dijual ke tukang bunga Rp50 ribu,” kata Basuki usai menyaksikan penandatanganan kerja sama antara Pemprov DKI dengan BPJS Kesehatan di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (28/4).

Terkait banyaknya sampah akibat banyaknya karangan bunga di Balai Kota DKI, menurutnya, karangan bunga akan di keluarkan dari Balai Kota dan di taruh di Monas. “Nanti dikeluarin, ditaruh semua di Monas,” ujarnya.

Dari pantauan Infopublik.id. hingga saat ini, Jumat (28/4), warga masih terlihat berdatangan ke Balai Kota DKI Jakarta, bahkan bersedia antre ingin foto bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.