Beranda
Nasional Sosial & Budaya
BPJS Kesehatan Buka Pendaftaran Peserta Lewat 267 Kelurahan di DKI

BPJS Kesehatan Buka Pendaftaran Peserta Lewat 267 Kelurahan di DKI

Oleh G. Suranto, Jumat, 28 April 2017 | 13:38 WIB - Redaktur: Juli - 1K

Jakarta, InfoPublik – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus berupaya memperluas akses pendaftaran bagi masyarakat, salah satunya dengan membuka layanan pendaftaran peserta lewat 267 kelurahan di seluruh wilayah DKI Jakarta, melalui sinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Nantinya, 267 kelurahan ini akan menjadi channel pendaftaran bagi masyarakat, dan siap menerima pendaftaran calon peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS),” kata Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari, dalam penandatanganan kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan BPJS Kesehatan Divisi Regional IV tentang Input Data dalam rangka pendaftaran peserta Jamkes di Kelurahan se-wilayah DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (28/4).

Disebutkan, pendaftaran di kelurahan ini tidak dikenakan biaya administrasi. Sementara ini, pendaftaran baru berlaku untuk calon peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta perorangan.

Ke depannya secara bertahap di kantor kelurahan akan dapat melayani pendaftaran peserta PBPU rekomendasi dinas sosial, WNA, calon bayi, pekerja penerima upah (PPU), pengalihan jenis kepesertaan dan tambah anggota keluarga. “Dengan demikian di masa datang pendaftaran di kelurahan akan melayani seluruh segmen kepesertaan JKN-KIS,” papar Andayani.

Menurutnya, BPJS Kesehatan menghitung ada potensi sekitar 32,8 juta jiwa calon peserta kategori PBPU yang belum mendaftar. Beberapa penyebabnya antara lain karena lokasi pendaftaran yang jauh dan antrian panjang. Oleh karena itu, mekanisme pendaftaran melalui kantor kelurahan.

“Pendaftaran peserta JKN-KIS PBPU ini tak hanya berlaku bagi mereka yang memiliki identitas kependudukan (KTP/KK) DKI Jakarta, melainkan juga bagi masyarakat yang berdomisili di DKI Jakarta, namun memiliki identitas kependudukan di luar DKI Jakarta,” katanya.

Khusus bagi mereka yang tinggal di DKI Jakarta dan memiliki identitas di luar DKI Jakarta, pendaftarannya menggunakan aplikasi BPJS Care dengan mengisi alamat surat menyurat untuk pengiriman kartu. nomor telepon dan alamat email.

“Jadi bukan hanya warga asli Jakarta saja yang bisa mendaftar di kelurahan ya. Masyarakat luar Jakarta yang tinggal di Jakarta pun, bisa mendaftar lewat kantor kelurahan se-DKI Jakarta,” ujarnya.

Ia menambahkan, sampai sekarang jumlah peserta BPJS Kesehatan adalah 176,7 juta atau 70 persen total penduduk Indonesia. Sedangkan untuk DKI adalah 7,9 juta atau hampir 80 persen dari total penduduk DKI. “Artinya memang jumlah yang dicover oleh JKN-KIS DKI tertinggi di seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Dari 7,9 juta tersebut, 4,98 juta dibayari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Sementara sebanyak 3,6 juta yang dibayar oleh pemerintah provinsi. Kemudian pekerja penerima upah sebanyak 1,5 juta, sedangkan untuk pekerja bukan pekerja penerima upah 1,34 juta.

BPJS Kesehatan berharap, dengan dibukanya channel pendaftaran tersebut akan mempercepat tercapainya universal health coverage di 2019.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.