Beranda
Nasional Sosial & Budaya
DKI akan Buka Tes Seleksi untuk Pejabat Eselon II

DKI akan Buka Tes Seleksi untuk Pejabat Eselon II

Oleh G. Suranto, Kamis, 27 April 2017 | 14:45 WIB - Redaktur: Juli - 469

Jakarta, InfoPublik – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum pernah menjabat eselon II untuk mengikuti tes seleksi pejabat eselon II.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, semua pegawai yang golongannya sudah mencapai persyaratan, berhak untuk mengikuti tes seleksi pejabat eselon II.

“Mereka yang lolos tes seleksi jabatan eselon II, nanti akan dimasukkan ke dalam daftar talent pool. Minimum kita sudah ada stok,” kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (27/4).Talent pool ini merupakan daftar tenaga sumber daya manusia (SDM) yang berpotensi memiliki talenta terbaik hasil seleksi jabatan. Begitu ada jabatan yang kosong, maka mereka akan ditarik untuk masuk ke jabatan tersebut.

Menurutnya, SDM untuk eselon II ini bisa ditempatkan kemana saja, bisa ke seluruh kota/kabupaten atau provinsi.

Disebutkan, dikhawatirkan setelah dirinya nanti sudah tidak menjadi gubernur, kalau ada oknum yang tidak benar misalnya, untuk tes seleksi pejabat eselon II ini dibatasi orang tertentu saja yang bisa ikut tes seleksi.

“Jadi semua pegawai yang golongannya sudah mencapai persyaratan, berhak untuk ikut tes seleksi pejabat eselon II,” paparnya.

Ia menambahkan, tes seleksi ini hanya untuk jabatan eselon II saja, kalau untuk jabatan eselon II dan IV, sekarang itu bisa langsung. “Jadi tes itu, hanya untuk eselon II, kalau eselon III dan IV bisa langsung,” pungkasnya.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.