Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Lambang Organisasi Kemanusiaan akan Diseragamkan

Lambang Organisasi Kemanusiaan akan Diseragamkan

Oleh Tri Antoro, Rabu, 26 April 2017 | 21:20 WIB - Redaktur: Juli - 366

Jakarta, InfoPublik - Penggunaan lambang pada organisasi kemanusiaan akan diseragamkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepalangmerahan.

"Kami ingin mendengar sejauh mana lambang palang merah dapat digunakan oleh masyarakat," ujar Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf ketika mengundang organisasi kemanusiaan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/4).

Demi mengetahui tanggapan dari organisasi kemanusiaan terkait perubahan lambang pada organisasinya pasca berlakunya perundangan tersebut, Komisi IX DPR RI mengundang Organisasi Bulan Sabit Merah Indonesia, Yayasan Bunda Tzu-chi, Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), Yayasan OBI, dan Lembaga Penanggulangan Bencana dan Iklim Nahdlatul Ulama (LBPI-NU).

Dede melanjutkan, berdasarkan masukan dari lembaga itu, seluruh lembaga yang diundang DPR RI tidak keberatan apabila lambang palang merah yang digunakan diganti karena berlakunya perundangan kepalangmerahan. "Jadi tidak masalah menggunakan logo apa saja yang penting harus dipikirkan maknanya," kata Dede.

Diketahui, adanya perundangan tersebut nantinya organisasi kemanusiaan akan menggunakan satu lambang sebagai lambangnya. Sehingga identitasnya dapat dikenali dengan mudah oleh masyarakat, ketika sedang bertugas.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.