Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Enam Poin Penting Terkait Penyelenggaraan Asian Games 2018

Enam Poin Penting Terkait Penyelenggaraan Asian Games 2018

Oleh Tri Antoro, Rabu, 26 April 2017 | 18:37 WIB - Redaktur: Juli - 264

Jakarta, InfoPublik - Ketua Komisi X DPR RI Teuku Rifky Harsya berharap seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Asian Games 2018 di Palembang, Sumatera Selatan segera menindaklanjuti hasil rapat.

"Saya rasa itu catatan-catatan rapat hari ini, kami harap bisa segera ditindak lanjuti," ujar Teuku Riefky Harsya menutup rapat dengan para pihak terkait Asian Games di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/4).

Pada rapat ini dihadiri oleh pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Komite Olahraga Indonesia (KOI), Panitia Pelaksana Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee (Panpel INASGOC), dan Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI).

Hasil rapat antara lain pertama, Komisi X meminta Kemenpora berkoordinasi dengan BPK RI terkait pelaporan penggunaan dana yang dibayarkan ke OCA untuk PR Campaign. Kedua, Pembentukan INASGOC menjadi satker/BLU harus dikaji dengan berdasarkan pada perundangan yang berlaku. Ketiga, Komisi X meminta KOI untuk mempertegas tugas dan fungsinya sebagaimana dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

"Komisi X meminta Kemenpora RI mempersiapkan perincian hasil audit BPK RI dengan penggunaan APBN 2016 yang dikelola oleh INASGOC, KONI, Satlak, dan lain-lain," kata Teuku Rifky.

Kelima, meminta INASGOC untuk menyampaikan program tertulis tentang kebutuhan INASGOC pada 2017 dan 2018. Terakhir atau keenam, meminta INASGOC menyampaikan finalisasi cabang olahraga dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.