Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Ratusan Karangan Bunga Banjiri Halaman Balai Kota DKI

Ratusan Karangan Bunga Banjiri Halaman Balai Kota DKI

Oleh G. Suranto, Rabu, 26 April 2017 | 16:20 WIB - Redaktur: Juli - 710

Jakarta, InfoPublik – Ratusan karangan bunga ucapan dukungan untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat membanjiri halaman Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (26/4).

Pantauan InfoPublik.id karangan bunga berukuran besar ditempatkan pada sepanjang jalan mulai dari Jalan Merdeka Selatan, pintu masuk Balai Kota DKI, halaman balai kota, hingga arah jalan menuju kantor DPRD DKI Jakarta.

Sedangkan karangan bunga berukuran kecil diletakkan di pendopo Balai Kota DKI Jakarta yang biasanya menjadi lokasi warga untuk mengadu kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengucapkan terima kasih atas berbagai simpatik, berbagai dukungan dan motivasi. “Kami juga ingin seluruh warga itu juga termotivasi. Kalian semua sudah memberikan dukungan yang terbaik. Kami tetap akan mengabdi dengan hati yang tulus, dengan kerja keras, untuk menyelesaikan tugas-tugas sampai bulan Oktober 2017 nanti,” kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (26/4).

Disebutkan, tugas dirinya belum selesai, masih panjang, dan masih berjuang. “Saya semangat Indonesia, bahwa kita satu bangsa, bangsa Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika harus ada dari kita, dan kita harus optimis,” paparnya.

Ia menambahkan, dirinya tetap akan memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh warga Jakarta, dan tetap akan berjuang untuk melawan korupsi. “Jadi kami tetap akan melayani warga Jakarta sampai bulan Oktober 2017 nanti,” pungkasnya.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.