Beranda
Nasional Sosial & Budaya
DKI Gelar Pameran Ekonomi Kreatif Rusunawa Jakarta

DKI Gelar Pameran Ekonomi Kreatif Rusunawa Jakarta

Oleh G. Suranto, Rabu, 26 April 2017 | 15:46 WIB - Redaktur: Juli - 404

Jakarta, InfoPublik – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Pameran Ekonomi Kreatif Rusunawa Jakarta (e-Kerja) di lantai dasar Gedung Blok G, Balai Kota DKI Jakarta, pameran ini untuk mempromosikan hasil produk-produk kreatif warga yang tinggal di rumah susun (rusun) di Jakarta.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta Veronika Tan mengatakan, tujuan pameran ini antara lain adalah mengajak seluruh Yayasan Pendamping Rusun dan UKM binaan di DKI Jakarta untuk mengembangkan produk dan pemasaran produk UKM dalam meningkatkan kemasan produk, sistem penjualan baik online maupun konvensional.

Kemudian, mempromosikan produk-produk kreatif keluarga rusunawa kepada para mitra usaha (pengusaha dan perusahaan). Dalam pameran tersebut, pihaknya juga menggandeng pengusaha agar bisa milihat secara langsung hasil kerajinan tangan para warga rusun yang selama ini telah diberikan pelatihan.

“Jadi, ini adalah project pertama untuk mempertemukan semuanya, dan kami ingin ada kelanjutannya,” kata Veronika di Blok G Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (26/4).

Ia menambahkan, pelatihan kerajinan tangan sendiri yang telah dilakukan di sejumlah rusun antara lain di rusun Marunda, Rawa Bebek, dan Daan Mogot. Adapun jenis pelatihan yang diberikan yaitu menjahit, menyulam, membatik dan lain sebagainya.

Ke depan lantai dasar di setiap rusun akan dikembangkan sebagai home industri, sehingga warga khususnya para ibu-ibu bisa memiliki penghasilan sendiri. “Kami terus fasilitasi, dan ke depan di rusun lantai bawah untuk home industri dan pengrajin,” ujarnya.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.