Beranda
Nasional Sosial & Budaya
101.906 Siswa Lulus SNMPTN 2017

101.906 Siswa Lulus SNMPTN 2017

Oleh Astra Desita, Rabu, 26 April 2017 | 14:01 WIB - Redaktur: Juli - 379

Jakarta, InfoPublik - Hasil Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) diumumkan Rabu (26/4), peserta yang dinyatakan lulus seleksi pada 78 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se Indonesia sebanyak 101.906 siswa.

"Jumlah tersebut merupakan seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pusat dari jumlah pendaftar sebanyak 517.166 siswa. Dari jumlah yang dinyatakan lulus di PTN tersebut termasuk 27.058 siswa dari peserta Bidikmisi," kata Direktur Jenderal Pembelajaran Kemahasiswaan (Belmawa) Kemenristekdikti Intan Ahmad, menyampaikan pengumuman penetapan hasil SNMPTN 2017, dalam jumpa pers di Kemenristekdikti Jakarta, Rabu (26/4).

Dalam kesempatan tersebut hadir Ketua Panitia Pusat SNMPTN dan SBMPTN 2017 Ravik Karsidi, Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Herry Suhardiyanto, dan Sekretaris Panitia Pusat SNMPTN SBMPTN 2017 Joni Hermana.

Dirjen Belmawa Intan Ahmad mengatakan, tujuan penyelenggaraan SNMPTN adalah untuk memberikan kesempatan yang luas bagi siswa dengan nilai akademik baik untuk masuk perguruan tinggi negeri.

"Hasil prestasi siswa di sekolah jadi bahan pertimbangan kelulusan di SNMPTN, seluruh siswa Indonesia dapat berpartisipasi tanpa diskriminasi," ujar Intan.

Intan Ahmad menyatakan bahwa, siswa dari kalangan tidak mampu agar tidak perlu khawatir mengenai biaya pendidikan dan biaya hidup selama menjalani studi di perguruan tinggi karena pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah menyiapkan bantuan biaya pendidikan Bidikmisi.

"Tahun ini kita menyiapkan 80.000 bantuan biaya pendidikan Bidikmisi, baik untuk perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta," pungkas Intan.

Sementara itu Ketua Panitia Pusat SNMPTN dan SBMPTN 2017 Ravik Karsidi mengatakan, jumlah peserta yang dinyatakan lulus seleksi pada 78 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se-Indonesia sebanyak 101.906 siswa.

Hasil SNMPTN 2017 akan diumumkan hari ini pukul 14.00 WIB. Dari jumlah yang dinyatakan lulus di PTN tersebut termasuk 27.058 siswa dari peserta Bidikmisi, 20,68 persen dari total peserta yang lulus.

Menurutnya, bagi siswa yang belum diterima jangan berkecil hati, karena telah disiapkan kuota pada SBMPTN yang akan diikuti 85 PTN. Total daya tampung untuk SBMPTN sebanyak 128.244 kursi, dengan rincian 63.685 kursi untuk ilmu sains teknologi dan 64.559 kursi untuk ilmu sosial humaniora.

Sementara bagi siswa yang dinyatakan tidak lulus di SNMPTN, Panitia Pusat SNMPTN SBMPTN mengimbau agar segera mendaftarkan diri pada laman SBMPTN. Pendaftaran SBMPTN akan ditutup sampai 5 Mei 2017.

Selain itu, bagi peserta yang telah mendaftar Bidikmisi tetapi belum diterima pada SNMPTN 2017, apabila mendaftar SBMPTN 2017, maka yang bersangkutan dibebaskan dari biaya pendaftaran.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.