Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Pemerintah Komitmen Implementasikan Teknik Korporasi

Pemerintah Komitmen Implementasikan Teknik Korporasi

Oleh Tri Antoro, Selasa, 25 April 2017 | 21:31 WIB - Redaktur: Juli - 132

Jakarta, InfoPublik - Pemerintah Indonesia berkomitmen dalam mengimplementasikan teknik koorporasi di antara negara berkembang untuk berbagi pengetahuan, keahlian dan pengalaman.

Demi mewujudkan hal itu, Kementerian Sekretariat Negara bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan United Nations Population Fund (UNFPA) menyelenggarakan Training on Strategic Partnerships with Moslem Religious Leaders (MRLs) in Family Planning yang dilaksanakan di Yogyakarta, 24-29 April 2017.

Dalam pembukaan acara MRLs in Family Planning yang diselenggarakan Selasa (25/4), Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama menyatakan bahwa pelatihan ini adalah bagian dari komitmen Pemerintah Indonesia bersama UNFPA untuk berbagi pengalaman, pengetahuan dan keahlian untuk negara berkembang.

"Pelatihan ini didasarkan pada kesepakatan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan UNFPA. Pelatihan ini juga dikenal sebagai bagian dari strategi UNFPA di indonesia, yaitu perencanaan program aksi 2016-2020 antara Pemerintah Indonesia dan UNFPA yang di tanda tangani pada 29 maret 2016," kata Setya Utama.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara juga mengapresiasi kepada UNFPA dalam pemberian dukungan, juga kontribusi untuk mempromosikan dan menguatkan aktivitas Selatan-Selatan dan Triangular Coorporation di Indonesia dalam bidang perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi.

"Untuk itu, kami mengapresiasi kepada UNFPA untuk dukungan dan kontribusinya khususnya untuk pelatihan ini," ujar Setya Utama.

Tidak hanya itu, Setya Utama juga menjelaskan bahwa materi dari program ini sudah dikembangkan berdasarkan pada evaluasi kegiatan sebelumnya yang sudah dijalankan.

"Saya beritahukan bahwa didasarkan pada evaluasi pada bagian sebelumnya, isi bagian ini sudah lebih berkembang, selama pelatihan ini, kami akan mengirimkan penilai kami untuk membuat penilaian. Jadi silakan memberikan komentar dan kritik tentang pelatihan ini untuk rekomendasi ke depan," katanya.

Selain itu Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara mengharapkan peserta agar mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh, sehingga akan mendapatkan banyak manfaat yang didapat dari pelatihan tersebut.

"Kami berharap program pelatihan ini akan bermanfaat bagi anda. Apalagi dengan datang ke Indonesia, anda dapat melihat negara Indonesia dan masyarakatnya, memainkan peran yang sangat penting dalam memperkuat dan mempromosikan hubungan dan kerja sama yang lebih erat antara Indonesia dan negara anda," ungkapnya.

Pelatihan ini diikuti oleh 14 peserta dari berbagai negara, antara lain 5 orang peserta dari Negara Chad, 4 orang peserta dari Negara Nepal, 1 orang peserta dari Negara Niger; 2 orang peserta dari Negara Nigeria, 1 orang peserta dari Negara Pakistan dan 1 orang peserta dari Negara Sudan.

Hadir dalam acara pembukaan Training on Strategic Partnerships with Moslem Religious Leaders (MRLs) in Family Planning, Representative UNFPA Indonesia Annette Sachs Robertson dan Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN Sanjoyo.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.