Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Puncak Hakteknas Ke-22 akan Digelar di Makassar

Puncak Hakteknas Ke-22 akan Digelar di Makassar

Oleh G. Suranto, Selasa, 25 April 2017 | 16:39 WIB - Redaktur: Juli - 480

Jakarta, InfoPublik – Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir melakukan soft launching Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-22 Tahun 2017 di Gedung II BPPT, Jakarta Pusat, Selasa (25/4).

Hal itu sebagai awal menyambut puncak acara Hakteknas ke-22 yang akan digelar di Makassar, Sulawesi Selatan pada 10 Agustus 2017.

"Ini merupakan awal rangkaian berbagai kegiatan ekspos peringatan Hakteknas ke-22 yang bertema Pembangunan Maritim Berbasis Pengetahuan dengan sub tema Peran SDM dan Inovasi Dalam Pembangunan Maritim Indonesia,” kata Nasir.

Menurutnya, pemilihan tema tersebut dalam upaya mendorong terwujudnya visi pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

“Pembangunan maritim Indonesia difokuskan kepada empat hal yaitu penguatan kedaulatan maritim, pengelolaan sumber daya alam secara mandiri dan berkelanjutan, pengembangan infrastruktur secara mandiri dan terpadu, serta pengembangan SDM, Iptek dan budaya maritim,” paparnya.

Disebutkan, Makassar dipilih sebagai lokasi puncak pelaksanaan acara Hakteknas ke-22, karena Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi dengan garis pantai terpanjang di Indonesia. Disamping itu, pihaknya juga hendak mendorong munculnya berbagai inovasi dari daerah.

“Dahulu Hakteknas dari pertama hingga ke-20 selalu diselenggarakan di Jakarta. Ternyata hal ini tidak bisa menyentuh para inventor yang ada di daerah. Tahun lalu Hakteknas ke-21 kita laksanakan di Surakarta, Alhamdulillah perguruan tinggi, masyarakat di daerah banyak yang menyampaikan hasil inovasinya," ungkapnya.

Oleh karena itu lanjutnya, Hakteknas ke-22 ini dilakukan di Makassar untuk membangun dan memunculkan inovasi dari daerah, khususnya dalam membangun bidang kemaritiman ini.

Ia menambahkan, fokus riset ke depan akan dibagi ke dalam dua prioritas yaitu prioritas riset Nasional dan prioritas riset bidang fokus.

"Prioritas riset Nasonal akan difokuskan kepada food, energy dan water (FEW). Sedangkan prioritas riset bidang fokus terdiri dari tujuh bidang fokus yaitu teknologi pangan, teknologi informasi dan komunikasi, teknologi energi, teknologi kesehatan dan obat, teknologi transportasi, teknologi Hankam, dan material maju,” ujarnya.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.