Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Libur Panjang, Stasiun Pasar Senen Siapkan Satu Kereta Api Tambahan

Libur Panjang, Stasiun Pasar Senen Siapkan Satu Kereta Api Tambahan

Oleh Jhon Rico, Senin, 24 April 2017 | 13:59 WIB - Redaktur: Juli - 345

Jakarta, InfoPublik - Menghadapi liburan panjang (long weekend), Stasiun Pasar Senen Jakarta menyiapkan 24 Kereta Api reguler dan satu kereta api tambahan.

Menurut Kepala Stasiun Pasar Senen Dedi Kristanto, untuk peningkatan penumpang pada dasarnya sama antara weekend dan long weekend.

"Keberangkatan pun kurang lebih kalau terjual semua tiket ya 18 ribuan," ujar Dedi saat dihubungi InfoPublik di Jakarta, Senin (24/4).

Dedi menjelaskan, untuk libur panjang yang bertepatan dengan libur Isra Miraj, Stasiun Pasar Senen akan memberangkatkan 24 kereta api reguler dengan tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur. "Sehari ada 24 kereta api reguler dan 1 KA tambahan," terang dia.

Dedi menegaskan dengan sistem penjualan tiket saat ini tidak akan menyebabkan membludaknya penumpang kereta api. "Dengan sistem online, satu tiket khusus untuk satu penumpang. Jadi, penumpang bisa melihat langsung ketersedian tiket," ujarnya.

Dia menjelaskan, pihak stasiun akan memberikan layanan yang terbaik bagi para penumpang kereta api yang berangkat melalui Stasiun Senen.

"Saat penumpang sudah masuk ke jalur 1 bisa langsung naik ke kereta, sambil menunggu di ruangan AC yang dilengkapi dengan toilet gratis, ruang ibu menyusui, dan tenan makanan dan minuman," pungkasnya.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.