Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Keraton Surakarta Akan Jadi Objek Pariwisata Internasional

Keraton Surakarta Akan Jadi Objek Pariwisata Internasional

Oleh Eko Budiono, Senin, 24 April 2017 | 15:20 WIB - Redaktur: Juli - 322

Jakarta, InfoPublik - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sedang mempersiapkan Keraton Kasunanan Surakarta menjadi objek pariwisata internasional.

”Presiden Joko Widodo memohon saya, gubernur, serta pak wali kota Solo, supaya keraton ini lekas dipugar, dan dibangun. Nanti kerja sama juga dengan Kemenpar, Kementerian PUPR, Mendikbud untuk memugar keraton, supaya jadi sisi dari daerah wisata bukan sekedar nasional namun juga internasional, ” ujar Mendagri dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (24/4).

Menurut Mendagri, hubungan kerja antar kementerian dan lembaga sudah dikerjakan.”Nanti Keraton Surakarta bakal terintegrasi dengan Yogyakarta, Sangiran, Candi Borobudur serta Candi Prambanan, ” ungkapnya.

Ia mengatakan, pemerintah kota Surakarta harus memberi dukungan penuh pada pelestarian budaya keraton. ”Semuanya pemerintah mendukung, bukan sekedar Solo, namun semuanya kerajaan termasuk juga memugar, melakukan renovasi. Bila Solo tanggung jawab wali kota, ” ungkapnya.

Sedangkan Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo menambahkan, siap melakukan pekerjaan tersebut. Pihaknya sudah mempersiapkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tiap tahunnya untuk keraton.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.