Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Siswa Wajib Nyanyikan Lagu Indonesia Raya Sebelum Belajar

Siswa Wajib Nyanyikan Lagu Indonesia Raya Sebelum Belajar

Oleh Astra Desita, Minggu, 23 April 2017 | 21:36 WIB - Redaktur: Juli - 738

Jakarta, InfoPublik - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran yang meminta Kepala Dinas Pendidikan di tingkat provinsi, kabupaten/kota agar sekolah memasang foto presiden dan wakil presiden di setiap kelas.

Selain itu, setiap pagi siswa sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA) diminta menyanyikan Indonesia Raya dan menyanyikan lagu nasional saat hendak pulang.

Hal tersebut tertuang secara resmi dalam surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 21042/MPK/PR/2017 tanggal 11 April 2017 yang ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

"Dalam surat itu dituliskan, permintaan tersebut berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia. Menyanyikan Indonesia Raya sebelum proses belajar mulai, dianggap merupakan bagian dari revolusi mental untuk meningkatkan semangat nasionalisme," kata Mendikbud Muhadjir Effendy melalui siaran pers di Jakarta, Minggu, (23/4)

Dalam surat itu disebutkan bahwa menindaklanjuti arahan Presiden RI untuk mengutamakan dan membudayakan pendidikan karakter di dalam dunia pendidikan sebagai implementasi dari Nawacita yang dicanangkan melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Kami mengharapkan bantuan Saudara untuk mendorong upaya penguatan pendidikan karakter pada seluruh jenis dan jenjang pendidikan antara lain mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti dan petunjuk teknis lainnya.

Selanjutnya untuk membangun/membangkitkan nasionalisme dan patriotisme, seluruh satuan lembaga pendidikan/sekolah baik di tingkat PAUD/SD/SMP/SMA/SMK diinstruksikan untuk :

1. Memasang Naskah Pancasila, Foto Presiden RI dan Wakil Presiden RI di setiap ruang kelas serta beberapa foto Pahlawan Nasional dalam bingkai/pigura yang baik dan rapi.

2. Menyiapkan setiap kelas agar menyanyikan lagu Indonesia Raya di setiap pagi awal Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan menyanyikan salah satu lagu kebangsaan/nasional sebelum pulang.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.