Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Sudinsos Jakut Distribusikan Bantuan Makanan Korban Terdampak Kebakaran

Sudinsos Jakut Distribusikan Bantuan Makanan Korban Terdampak Kebakaran

Oleh G. Suranto, Sabtu, 22 April 2017 | 21:22 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 565

Jakarta, InfoPublik – Korban terdampak kebakaran di Titik Kenal Belakang Pos Polisi Muara Baru, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara mendapatkan bantuan makanan siap saji.

Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Utara, Adji Antoko mengatakan, Petugas Sosial Kesiapsiagaan Bencana yang terdiri dari Taruna Siaga Bencana (Tagana) segera mendistribusikan bantuan kepada korban yang terkena dampak kebakaran tersebut.

“Yang terpenting sekarang kebutuhan dasar para korban segera terpenuhi, karena dalam SOP kami maksimal tiga jam setelah bencana petugas sudah memberikan bantuan,” kata Adji di Jakarta, Sabtu (22/4).

Menurutnya, petugasnya juga telah mendistribusikan bantuan kebutuhan dasar berupa beras 100 kg, mie instan 5 dus, paket lauk pauk 2 dus, selimut 50 lembar, matras 30 lembar, dan terpal 5 lembar.

“Untuk sementara baru bantuan itu yang kami berikan. Jika ada kebutuhan selanjutnya, kami akan berkoordinasi dengan RT, RW, dan lurah setempat,” ungkapnya.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.