Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Menteri Yohana Imbau Perempuan Lakukan Deteksi Dini Terhadap Kanker

Menteri Yohana Imbau Perempuan Lakukan Deteksi Dini Terhadap Kanker

Oleh Putri, Sabtu, 22 April 2017 | 21:26 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 449

Menteri Yohana Imbau Perempuan Lakukan Deteksi Dini Terhadap Kanker Jakarta, InfoPublik - Menteri Yohana menghadiri Peringatan Hari Kartini Tingkat Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Sawahlunto dalam rangkaian kunjungan kerja.

Dalam kunjungannya, Menteri Yohana menyinggung tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) yang menjadi persoalan penting bagi kaum perempuan akibat rendahnya tingkat kesadaran terhadap kesehatan reproduksi.

Di Indonesia, prevalensi penyakit kanker juga cukup tinggi. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada 2013, prevalensi tumor/kanker di Indonesia adalah 1,4 per 1000 penduduk atau sekitar 330.000 orang. Kanker tertinggi di Indonesia pada perempuan adalah kanker payudara dan kanker leher rahim.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa ternyata banyak perempuan di negara berkembang seperti Indonesia, kurang mendapatkan informasi dan akses pelayanan terhadap penyakit ini.

Untuk itu, Menteri Yohana menghimbau agar kaum perempuan melakukan deteksi dini melalui IVA Test. Setiap perempuan tanpa memandang usia dan latar belakang berisiko terkena kanker serviks atau leher rahim.

Tingginya kasus kanker serviks di negara berkembang, antara lain disebabkan oleh terbatasnya akses screening dan vaksinasi padahal diketahui bahwa penyakit kanker serviks ini dapat dicegah melalui kedua hal tersebut.

"Melalui kesempatan ini, saya mengajak kepada seluruh masyarakat, utamanya kaum perempuan untuk dapat berperan aktif dalam menyebarkan informasi terkait kanker serviks serta membangun sistem deteksi dini berbasis masyarakat melalui IVA Test," imbau Menteri Yohana.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.