Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Peringatan Hari Kartini Refleksi Perempuan Berperan Dalam Pembangunan

Peringatan Hari Kartini Refleksi Perempuan Berperan Dalam Pembangunan

Oleh Putri, Sabtu, 22 April 2017 | 21:31 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 1K

Jakarta, InfoPublik - Peringatan Hari Kartini merupakan refleksi bahwa perempuan memiliki peranan yang penting dalam pembangunan bangsa, juga merupakan momentum yang sangat baik untuk merefleksikan kembali betapa perempuan merupakan sosok yang sangat berperan penting dalam kemajuan sebuah bangsa.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise mengatakan Kartini adalah simbol perjuangan perempuan Indonesia dan semangat untuk bangkit dari kungkungan budaya patriarki, khususnya melalui pendidikan. "Kartini adalah kita. Sebagai perempuan Indonesia, kita patut memunculkan sosok Kartini dalam sanubari kita. Perempuan Indonesia harus tampil ke depan menjadi motor penggerak perubahan," kata Menteri Yohana dalam keterangannya Sabtu (22/4).

Hal tersebut dikatakan Menteri Yohana saat menghadiri Peringatan Hari Kartini Tingkat Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Sawahlunto dalam rangkaian kunjungan kerja.

Ia juga mengatakan Peringatan Hari Kartini merupakan refleksi bahwa perempuan memiliki peranan yang penting dalam pembangunan bangsa.

Menutup rangkaian kunjungan kerja selama tujuh hari di Provinsi Sumatera Barat, Menteri Yohana kembali ke Jakarta dengan salah satu maskapai penerbangan terbesar di Indonesia yang mengangkat tema Kartini Flight, dimana para awak kabin termasuk pilot pesawat adalah kaum perempuan.

"Selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan Indonesia. Ini adalah tahun kebangkitan baru bagi perempuan, dimana banyak srikandi Indonesia yang berkiprah di bidang pembangunan, salah satunya di maskapai penerbangan. Sekitar 50% direksi maupun karyawan di perusahaan penerbangan ini adalah kaum perempuan sehingga sudah memenuhi syarat planet 50:50," kata Menteri Yohana.

Hal ini diharapkan bisa menjadi role model bagi perusahaan lain agar bisa mencapai kesetaraan gender. Bagi Menteri Yohana, Kartini masa kini adalah perempuan yang memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi keluarga dan negaranya.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.