Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Ajang Amura Master Camp 2017 Bentuk Karateka Jadi Lebih Cerdas

Ajang Amura Master Camp 2017 Bentuk Karateka Jadi Lebih Cerdas

Oleh Astra Desita, Jumat, 21 April 2017 | 19:11 WIB - Redaktur: Juli - 559

Jakarta, InfoPublik - Ketua Umum Perguruan Amura Ucok Marisi Zainudin Sihotang berharap lewat ajang Amura Master Camp 2017 para karateka akan menjadi lebih cerdas dan terampil dalam mengembangkannya di daerah masing-masing.

"Master Camp ini bertujuan untuk menciptakan karateka yang cerdas dan terampil, ilmu yang telah disampaikan oleh sensei Tetsyta Naka tadi menjadi dasar science," tutur Ucok Marisi Zainudin Sihotang pada pelaksanaan Amura Master Camp 2017 di GOR Taman Wiladatika, Cibubur, Jakarta, Jumat, (21/4).

Master Camp 2017 yang diikuti 180 karateka dari perguruan Amura dari berbagai daerah ditambah beberapa karateka dari perguruan lain seperti Lemkari dan Inkado, Sensei Naka yang juga adalah pelatih dari Asosiasi Karate Jepang (JKA) telah memberi pembekalan dengan mentransfer ilmu beladiri karate bukan hanya teknik dasar saja namun juga tentang filosofi karate.

"Tadi ilmu yang diberikan Naka Sensei ini merupakan dasar science, banyak poin-poin yang perlu dikaji lagi, dan tadi selesai latihan langsung buat kelompok untuk mendiskusikan apa yang telah diberikan Naka Sensei. Latihan tadi jadi bahan mereka untuk melatih, dan juga menjadi bahan materi ujian sertifikasi DAN 3 dan 4 ke atas," pungkasnya.

Dalam Master Camp 2017 Amura yang berlangsung 21 - 23 April, juga akan dilangsungkan seminar yang menghadirkan Sensei, namun yang diseminarkan adalah tentang filosofi dan makna hidup. Pada hari terakhir Master Camp, Minggu (23/4) akan dilakukan ujian sertifikasi.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.