Beranda
Nasional Sosial & Budaya
PP-IPTEK Luncurkan Wahana Petualangan Sains

PP-IPTEK Luncurkan Wahana Petualangan Sains

Oleh G. Suranto, Jumat, 21 April 2017 | 15:11 WIB - Redaktur: Juli - 2K

Jakarta, InfoPublik – Pusat Peragaan Iptek (PP-IPTEK) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi meluncurkan wahana terbaru yang dinamakan Wahana Petualangan Sains.

Wahana Petualangan Sains ini adalah arena alat peraga yang menyajikan tantangan mengenai sains dan teknologi. Dalam wahana ini pengunjung dapat bertualang untuk mencari solusi dari tantangan yang dihadapi dengan kemampuan sains yang dimilikinya.

Wahana Petualangan Sains ini terdiri dari empat alat peraga, yaitu Human Yoyo, Lorong Ilusi, Laser Trap, dan Mirror Maze.

“Jadi wahana ini sangat penting bagi anak-anak, bagaimana cara anak-anak belajar dengan mudah tentang teori-teori ilmu pengetahuan atau ilmu sains,” kata Menristekdikti Mohamad Nasir pada acara peluncuran Wahana Petualangan Sains di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Jumat (21/4).

Menurutnya, ilmu sains ini biasanya diajarkan hanya teorinya, bayangannya saja atau di buku. Sekarang bagaimana wujud sains ini dalam bentuk aplikasi.

Menristekdikti mencontohkan seperti masalah sinar, yang salah satunya membentuk garis, bagaimana seseorang katakan lewat disitu tidak menyentuh garis. Sistem inj dibangun yang akan memudahkan bagi anak-anak untuk belajar lebih baik, dan nanti akan ditingkatkan kesulitannya, demikian pula di wahana-wahana yang lain.

“Jadi yang penting adalah wahana-wahana semacam ini bisa di deploy ke seluruh Indonesia, sesuai tugas yang kami lakukan yaitu membangun 100 Science Techno Park (STP) di Indonesia,” paparnya.

Disebutkan, selain Jakarta, pihaknya juga akan membangun wahana-wahana seperti itu di lima kota lainnya, antara lain di Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan dua lagi di luar Jawa.

“Ke depan seluruh provinsi di Indonesia harus ada wahana-wahana seperti itu, agar anak-anak bisa belajar dengan mudah, khususnya anak-anak yang masih duduk di sekolah SD, SMP, dan SLTA,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Perguruan Tinggi juga diminta untuk terlibat dalam pengembangan wahana-wahana seperti itu, untuk inovasi terhadap sains tersebut sehingga mudah dipelajari.

”Ini tidak hanya masalah fisika saja, tapi juga termasuk kimia, biologi, matimatika juga kita ajarkan. Jadi wahana yang kita lakukan ini untuk bisa dipelajari dengan lebih baik,” katanya.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.