Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Menko PMK Koordinasi Persiapan Haji 1438H

Menko PMK Koordinasi Persiapan Haji 1438H

Oleh Putri, Kamis, 20 April 2017 | 23:20 WIB - Redaktur: Juli - 256

Jakarta, InfoPublik - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi dalam rangka koordinasi persiapan pelaksanaan musim haji tahun 1438H/2017M.

Dalam kunjungan tersebut Menko Puan didampingi Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Agama Lukman Hakim, serta pejabat eselon I terkait.

Kedatangan rombongan disambut Dubes RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegibril, Konjen RI Jeddah Mohammad Hery Saripudin, dan lainnya.

Staf Teknis I Jeddah Ahmad Dumyathi Basori mengatakan rombongan dijadwalkan akan berada di Arab Saudi Selama empat hari dan sejumlah agenda sudah dijadwalkan antara lain entry briefing dan pertemuan koordinasi bersama Dubes RI untuk Arab Saudi, Konjen RI Jeddah, Teknis Urusan Haji dan Tim Penyedia Layanan Jemaah haji di wisma Madinah.

"Rombongan juga akan bertemu Wakil Menteri Haji dan Umrah Urusan Ziarah di kantor Kementerian Haji dan Umrah Madinah. Juga turut hadir Muassasah Al-Ahliyah Lil-Adilla untuk pembahasan pelayanan Jamaah haji Indonesia di Madinah," kata Ahmad, Kamis (20/4).

Kujungan kerja ke Makkah Al-Mukarrama, agendanya yaitu pertemuan dengan Muassasah Asia Tenggara tentang peningkatan layanan kemah Arafah dan AC, peninjauan dapur penyedia konsumsi jamaah haji Indonesia, expose peta rumah tinggal jamaah, dan penyediaan transportasi serta melaksanakan peninjauan ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI).

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.