Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Islam Indonesia Curi Perhatian Seville Mosque Foundation

Islam Indonesia Curi Perhatian Seville Mosque Foundation

Oleh Tri Antoro, Kamis, 20 April 2017 | 22:42 WIB - Redaktur: Juli - 282

Jakarta, InfoPublik - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyambut baik kunjungan dari Delegasi Seville Mosque Foundation untuk meminta referensi tentang pengembangan Islam di dalam negeri.

“Mereka ingin meminta referensi dari model pengembangan Islam di Indonesia yang mengutamakan perdamaian, saling pengertian dan pemahaman,” ujar Fahri Hamzah di ruangan pimpinan DPR RI, Jakarta, Kamis (20/4).

Menurutnya, yayasan tersebut rencananya akan membangun masjid dan Islam Center di Granada, Spanyol. Keberadaan Islam di tanah air yang mengutamakan perdamaian diduga menarik perhatian yayasan itu untuk diimplementasikan ketika pembangunan pusat Islam itu selesai.

Fahri berharap, pembangunan pusat Islam di negara Spanyol dapat dilakukan dengan megah, agar menarik perhatian negara-negara eropa sekitarnya. Dengan demikian dapat menghapuskan kesalahpahaman terkait dengan muslim dan membuktikan kepada dunia bahwa Islam penuh dengan perdamaian.

“Salah paham soal agama itu harus diakhiri, sebab agama diturunkan Tuhan untuk kebaikan umat secara umum,” pungkas Fahri.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.