Beranda
Nasional Sosial & Budaya
BOPI Telah Kirim Surat Rekomendasi ke Persib

BOPI Telah Kirim Surat Rekomendasi ke Persib

Oleh Astra Desita, Kamis, 20 April 2017 | 17:16 WIB - Redaktur: Juli - 450

Jakarta, InfoPublik - Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) telah mengirimkan surat rekomendasi kepada Persib Bandung, untuk mengurus Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) Michael Essien dan Carlton Cole.

IMTA sendiri diperlukan sebagai syarat wajib untuk mengurus pembuatan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS). "Sudah kami kirim suratnya pada Kamis ini. Pagi-pagi sekali melalui pesan elektronik kami kirim yang ditujukan kepada Persib," tutur Sekretaris Jenderal BOPI Heru Nugroho di Jakarta, Kamis (20/4).

Heru menjelaskan, prinsipnya, BOPI mengirim surat rekomendasi ke Persib, nanti Persib yang mengurus semua ke Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) untuk masalah IMTA pemain asingnya.

Dalam pengurusan IMTA biasanya pemain asing akan dikenakan pembayaran pajak sekitar 100 dollar US, untuk kemudian bisa dikeluarkan kartu IMTA-nya. "Biasanya langsung jadi yang penting bayar pajak," kata Heru.

Selain Essein dan Cole, ada 23 pemain asing lainnya dari 10 klub yang masih bermasalah dalam pengurusan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing. Menurut Heru mengenai hal tersebut beberapa klub sudah diberikan surat rekomendasi dari BOPI. "Seperti contoh Persela dan PS TNI itu sudah kami kirimkan surat rekomendasinya," pungkas Heru.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.