Beranda
Nasional Sosial & Budaya
DKI Sosialisasikan Keputusan Gubernur Tentang Panitia Daerah Pendukung Asian Games 2018

DKI Sosialisasikan Keputusan Gubernur Tentang Panitia Daerah Pendukung Asian Games 2018

Oleh G. Suranto, Kamis, 20 April 2017 | 17:07 WIB - Redaktur: Juli - 275

Jakarta, InfoPublik – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mensosialisasikan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 790 Tahun 2017 tentang Penitia Daerah Pendukung Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, kegiatan sosialisasi ini bertujuan agar SKPD memahami apa yang menjadi tugasnya dalam persiapan Asian Games tersebut, sehingga masing-masing bisa mempersiapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

“Jadi semua harus terprogram, dan harus dipersiapkan dengan detail,” kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (20/4).

Menurutnya, pelaksanaan persiapan nantinya akan dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) selaku ketua pelaksana.

Mengenai persiapan infrastruktur, hingga kini tidak ada persoalan yang berarti. Venue equistrian dan velodrome akan rampung sesuai target yang direncanakan. “Infrastruktur juga akan kita benahi, Jakarta akan kita percantik,” ungkapnya.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.