Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Menpora Berpesan Tetap Bersatu untuk Negeri di Pilkada DKI

Menpora Berpesan Tetap Bersatu untuk Negeri di Pilkada DKI

Oleh Astra Desita, Rabu, 19 April 2017 | 21:29 WIB - Redaktur: Juli - 392

Jakarta, InfoPublik - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dan isteri Shobibah Rohmah menggunakan hak pilihnya pada Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, di TPS 18 Rawajati Pancoran Komplek DPR RI Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (19/4).

Imam Nahrawi dan isteri tercatat di Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut sejak menempati komplek saat menjadi anggota DPR RI. Menpora datang ke lokasi TPS dengan menggunakan mobil pribadinya yang dia kendarai sendiri bersama istrinya dari kediamannya di Widya Chandra III no 14.

Tepat pukul 11.20 WIB, Menpora tiba di lokasi TPS. Setelah mengantri sekitar 10 menit, kesempatan menyoblos dilaksanakan secara beriringan bersama isteri dan para pemilih yang lain.

Seusai menggunakan hak pilih, Menpora menyampaikan bahwa Pilkada DKI Jakarta putaran kedua ini sebuah momentum untuk berdemokrasi dengan baik dalam upaya menghadirkan pemimpin di Ibukota NKRI.

"Pilkada kali ini jadikan sebagai momentum untuk berdemokrasi dengan baik, pilihan berbeda jangan membuat perpecahan, tetaplah bersatu penuh kedamaian," ucap Menpora.

Ia juga menyampaikan pesan khusus untuk pemilih pemula. "Masih ada waktu segera datang ke TPS, jangan golput, kesempatan belajar berpartisipasi menentukan pemimpin yang baik," kata Menpora.

Setelah menyalami para petugas dan bernostalgia sejenak dengan para kolega saat dulu masih menjabat anggota DPR, Menpora meninggalkan tempat pemungutan suara.

"Alhamdulillah hak pilih sebagai warga negara telah saya laksanakan, selamat bertugas kepada seluruh panitia dan aparat keamanan semoga pilkada berjalan lancar dan aman," pungkasnya.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.