Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Menpora Menerima Audiensi Panitia Garuda Cup VIII PPI Malaysia

Menpora Menerima Audiensi Panitia Garuda Cup VIII PPI Malaysia

Oleh Astra Desita, Rabu, 19 April 2017 | 16:09 WIB - Redaktur: Juli - 1K

Jakarta, InfoPublik - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menerima Panitia Garuda Cup VIII Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Malaysia Andi Muhammad Ryan Januardi, dan Fadlan Hadi Fashan.

Audiensi yang berlangsung di Gedung Graha Pemuda Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/4) tersebut, terkait dengan akan digelarnya pertandingan sepakbola antar pelajar Indonesia yang saat ini sedang menimba ilmu di negeri Jiran Malaysia.

Menpora menyambut baik atas prakarsa PPI Malaysia yang secara rutin mengadakan pertandingan sepakbola yang kali ini sudah memasuki periode kedelapan.

"Saya menyambut baik atas prakarsanya, semoga menjadi ajang solidaritas anak negeri dan tetap bersahabat di Malaysia," kata Menpora.

Sementara perihal undangan untuk membuka Menpora tidak bisa menjanjikan hal tersebut. "Semoga dapat izin, karena setiap kegiatan Menteri di luar negeri harus mendapatkan izin dari Presiden dan tidak boleh berlama-lama," ujarnya

Pertandingan sepakbola Garuda Cup VIII PPI Malysia tersebut direncanakan dibuka pada 5 Mei 2017 di Stadium Universiti Kebangsaan Malaysia, diikuti 15 - 30 Cabang PPI Malaysia di seluruh kampus-kampus yang dihuni sekitar 3.000 pelajar dari Indonesia.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.