Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Tuan Rumah Asian Games, Target Peringkat 8-10

Tuan Rumah Asian Games, Target Peringkat 8-10

Oleh Putri, Senin, 17 April 2017 | 19:14 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 541

Jakarta, InfoPublik – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani memimpin rapat tingkat menteri terkait persiapan penyelenggaraan Asian Games XVIII tahun 2018, Senin (17/4), di kantor Kemenko PMK.

Dalam paparannya, Menko Puan mengatakan bahwa waktu yang tersisa dalam menuju Asian Games 2018 adalah 488 hari yang akan dilaksanakan di Jakarta dan Palembang. Sejauh ini persiapan pembangunan infrastruktur meliputi Wisma Atlet dan Venues sudah mengalami kemajuan dan sesuai dengan yang direncanakan.

“Secara keseluruhan proses pembangunan PUPERA progresanya 46,71 persen, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 17,37 persen, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 38,18 persen. Selaku tuan rumah, kita harus mampu menjadi peringkat 8-10 dengan perolehan minimal 12-20 medali,” kata Menko Puan.

Menko Puan melanjutkan, dengan target pencapaian tersebut sehingga diperlukan penyiapan atlet yang optimal. Total kebutuhan atlet sebanyak 877 orang untuk mengikuti 484 nomor event.

Turut hadir dalam rakor tersebut antara lain Mendikbud Muhajir Effendy, Menkominfo Rudiantara, Perwakilan TNI, Polri, Ka. BPKP, Ka. LKPP, Ketum KONI, Ketum KOI, INASGOC, Perwakilan dari Kemenko Polhukam, Setkab, Kemensetneg, Kemendagri, Kemenkumham, Kemenkeu, Kemenkes, dan lainnya.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.