Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Transjakarta Siapkan Pendamping Difabel

Transjakarta Siapkan Pendamping Difabel

Oleh G. Suranto, Senin, 17 April 2017 | 19:11 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 6K

Jakarta, InfoPublik – Transjakarta akan siapkan petugas untuk mendampingi penyandang difabel, sehingga akan mempermudah mereka untuk naik turun bus Transjakarta.

“Saat ini, kami sudah memiliki 50 orang yang bisa mendampingi mereka,” kata Direktur Utama Transjakarta, Budi Kaliwono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/4).

Disamping, petugas pendamping, kata dia, Transjakarta juga telah menyiapkan Transjakarta Cares untuk layanan bagi difabel. Jakarta Cares ini untuk menjemput kaum difabel dari rumah kemudian diantar ke halte bus Transjakarta terdekat dari rumah tempat tinggal mereka.

Dulunya armada ini hanya enam unit yang beroperasi melayani kaum difabel di Jakarta. Setiap harinya, keenam armada ini mampu mengangkut 40 penumpang per hari. Selama empat bulan berjalan, sudah ada 500 pelanggan yang telah menikmati pelayanan Transjakarta Cares.

Disebutkan, saat ini suda ada 26 unit. Dengan adanya 26 unit ini, diharapkan bisa semakin banyak kaum difabel bisa menikmati layanan Transjakarta Cares.

Ia menambahkan, pihaknya berencana akan menambah 300 bus tipe low entry. Bus Transjakarta tipe ini memiliki kelebihan di mana suspensi bisa disejajarkan dengan trotoar, sehingga memudahkan penyandang difabel untuk naik.

“Bus tipe low entry ini tidak hanya untuk panyandang difabel, tapi untuk semua lapisan masyarakat, tapi bus ini ramah difabel,” tandasnya.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.