Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Normalisasi Kali Sunter Sudah Capai 47 Persen

Normalisasi Kali Sunter Sudah Capai 47 Persen

Oleh G. Suranto, Senin, 17 April 2017 | 19:04 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 899

Jakarta, InfoPublik – Pengerjakan normalisasi Kali Sunter, hingga saat ini secara fisik sudah mencapai 47 persen. Diharapkan normalisasi Kali Sunter ini bisa rampung pada akhir tahun 2017 ini.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Teguh Hendarwan mengatakan, normalisasi Kali Sunter dikerjakan sepanjang 23 kilometer dengan luas 34,9 hektare yang mencakup empat wilayah kecamatan dan delapan kelurahan di Jakarta Timur.

“Progres pencapaiannya untuk fisik di lapangan hingga saat ini telah mencapai 47 persen. Mudah-mudahan 200 bidang lebih tahun ini akan kita selesaikan pembebasannya,” kata Teguh di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/4).

Menurutnya, hingga akhir Maret 2017 lalu, ada 65 bidang yang telah dibebaskan dari 200 bidang tersebut, dan sisanya diharapkan akan selesai akhir tahun 2017 ini.

Disebutkan, dalam program normalisasi Kali Sunter ini, setidaknya ada 400 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak, dan akan direlokasi ke rumah susun milik Pemerintah DKI. “Totalnya ada 200-an lebih bidang yang harus kita bebaskan. Tahun 2017 ini akan kita tuntaskan,” tandasnya.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.