Beranda
Nasional Sosial & Budaya
DKI Lakukan Uji Coba Bedah Rumah di Cilincing

DKI Lakukan Uji Coba Bedah Rumah di Cilincing

Oleh G. Suranto, Senin, 17 April 2017 | 13:57 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 713

Jakarta, InfoPublik - Pemerinah Provinsi DKI Jakarta melakukan uji coba bedah rumah di kelurahahn Cilincing, Jakarta Utara. Uji coba bedah rumah tersebut dilakukan dengan menggunakan dana dari Corporate Social Responsibility (CSR).

“Kalau program ini dianggap berhasil, maka nanti kita akan pakai dana dari APBD,” kata Sekda DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/4).

Menurutnya, nanti uangnya akan dititipkan ke Dinas Perumahan DKI Jakarta, untuk beli pasir, semen, kayu, alat baja besi ringan dan material lainnya.

Sedangkan yang mengerjakan nanti tim dari Pekerja Penanganan Sarana dan Prasana Umum (PPSU) Dinas Perumahan, termasuk PPSU dari Dinas Tata Air juga akan diberdayakan untuk bedah rumah tersebut.

“Saat ini, kita uji coba dulu. Tahap pertama di kelurahan Cilincing, Jakarta Utara hari ini. Kalau nanti sukses polanya seperti itu. Rumah susun (rusun) menjadi pola yang pertama, dan pola kedua seperti kampung deret,” paparnya.

Ia menambahkan, kalau uji coba bedah rumah ini berhasil, nanti bisa saja menggunakan APBD Perubahan. “ Jadi uji coba bedah rumah ini menjadi bagian dari model rumah susun atau alternatif,” tandasnya.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.