Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Menpora Hadiri Peletakan Batu Pertama Sport Center Universitas Wahid Hasyim

Menpora Hadiri Peletakan Batu Pertama Sport Center Universitas Wahid Hasyim

Oleh Astra Desita, Minggu, 16 April 2017 | 17:36 WIB - Redaktur: Juli - 1K

Jakarta, InfoPublik - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi melakukan peletakan batu pertama pembangunan Sport Center di Fakultas Olahraga, Universitas Wahid Hasyim (Unwahas), Semarang, Sabtu (15/4).

Tiba di Unwahas, Ketua Yayasan Unwahas Soewanto dan Rektor Unwahas Mudzakkir Ali menyambut kedatangan Menpora bersama rombongan. Menpora langsung mengucapkan bisa hadir di tempat tersebut.

"Alhamdulillah, kita bisa hadir di pembangunan Sport Center yang sekaligus Fakultas Kedokteran dan Kampus tiga. Semoga ini menjadi berkah dan amal ibadah kita semua dan semoga kita berdiri di sini juga mendapatkan pertolongan dari Allah sehingga cita-cita kita terkabul dengan cepat dan semoga yang kita rencanakan bisa segera di bangun dan bisa ditempati dengan baik dan pada saat mahasiswa Unwahas akan memberikan warna terbaik bagi Peningkatan Prestasi olahraga di tanah air," ucapnya.

Menpora mengajak semua pihak termasuk dari Unwahas untuk mendorong pembangunan sarana prasarana olahraga ini dilakukan bersama-sama, termasuk dari swasta.

Dalam UU Sistem Keolahragaan Nasional disebutkan, selain tugas pemerintah pusat, pendanaan sekaligus fasilitas juga disiapkan oleh pemerintah daerah termasuk oleh swasta. Partisipasi ini yang harus dikuatkan.

"Saya kasih contoh, saat saya menghadiri Gerakan Nasional Koin NU di Sragen. Di Alun-Alaun Sragen, berkumpul jamaah NU dan di depan podium banyak bungkusan uang koin. Rupanya itu adalah strategi dari Pengurus Cabang NU Sragen, untuk mengerakan solidaritas ukhuwah dengan cara memasukan koin NU setiap hari. Hasil koin NU itu di wujudkan dengan pembelian bus. Artinya, saya betul-betul yakin kalau seluruh warga NU ini mengerakan koin ini tiap hari, maka organisasi NU akan mandiri, tidak bergantung pada siapapun," ujar Menpora.

Sementara itu Ketua Yayasan Unwahas Soewanto mengucapkan terima kasih atas kehadiran Menpora siang ini.

"Tanah ini sudah saya wakafkan untuk pembangunan ini. Semoga saja, bantuannya akan berlanjut terus. Pembangunan sport centre tersebut bagian dari upaya melengkapi berbagai fasilitas olahraga agar ke depannya olahraga Semarang semakin maju," katanya.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.