Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Dua Ganda Putra Indonesia Gagal ke Final Singapura Terbuka

Dua Ganda Putra Indonesia Gagal ke Final Singapura Terbuka

Oleh Astra Desita, Minggu, 16 April 2017 | 16:31 WIB - Redaktur: Juli - 286

Jakarta, InfoPublik - Dua pasangan ganda Indonesia akhirnya gagal mencapai babak Final, setelah langkah Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon di Singapura Terbuka Super Series 2017 terhenti di babak semifinal setelah kalah dalam duel tiga game.

Hasil buruk juga dialami ganda putra Indonesia, Berry Angriawan/Hardianto, yang kalah 21-15, 10-21, 16-21 dari pasangan China Li Junhui/Liu Yuchen di partai semifinal lain yang berdurasi 46 menit.

Dalam pertandingan babak semifinal di Singapore Indoor Stadium, Sabtu (15/4), Kevin/Marcus yang jadi unggulan pertama tunduk dengan skor 21-11, 11-21, 14-21 dari ganda putra Denmark Mathias Boe/Carsten Mogensen.

Menghadapi lawan yang menjadi unggulan lima, Kevin/Marcus sebenarnya mampu dengan mulus merebut game pertama. Tapi setelah itu lawannya memberi perlawanan lebih alot sejak game kedua.

Pada prosesnya Kevin/Marcus, yang sebelum ini secara berurutan menjuarai dua super series secara beruntun India dan Malaysia Open, plus All England, harus mengakui keunggulan lawan setelah bertarung selama 54 menit.

Dengan demikian Indonesia tinggal menyisakan satu pemain di turnamen kali ini yakni tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting. Hari ini ia akan berhadapan dengan Srikanth Kidambi (India) dalam perebutan tiket final.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.