Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Kevin/Marcus Maju ke Semifinal Singapura Terbuka

Kevin/Marcus Maju ke Semifinal Singapura Terbuka

Oleh Astra Desita, Sabtu, 15 April 2017 | 11:34 WIB - Redaktur: Juli - 1K

Jakarta, InfoPublik - Ganda Putra Indonesia, Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon sekali lagi berhasil meraih kemenangan lewat pertandingan singkat, tiket babak semifinal dituai 'The Minions' lewat laga 27 menit.

Dalam pertandingan babak perempatfinal, Jumat (14/4), di Singapore Indoor Stadium, Kevin/Marcus berhasil ganda Taiwan, Jhe Huei Lee/Yang Lee, dengan skor, 21-16, 21-14. Ganda andalan Indonesia itu meraih tempat di babak empat besar dengan relatif mudah.

Kemenangan itu menunjukkan Kevin/Marcus belum kehilangan satu game pun dalam turnamen ini. Mereka juga baru menghabiskan waktu 1 jam dan 20 menit untuk melaju ke babak semifinal di turnamen ini.

Kevin/Marcus tinggal menunggu lawan di babak empat besar, pemenang antara ganda putra Jepang yang jadi unggulan ketiga, Takeshi Kamura/Keigo Sonoda, yang menghadapi pasangan Denmark, Mathias Boe/Carsten Mogensen.

Namun, hasil berbeda harus diraih ganda putra Indonesia lainnya, Anggra Pratama/Ricky Karanda Suwardi. Mereka dikalahkan pasangan China yang jadi unggulan keempat, Li Junhui/Liu Yuchen, meski sempat mencuri kemenangan pada games pertama, 21-18, 20-22, 20-22.

Kekalahan itu membuat Angga/Ricky belum bisa menyamai laju di India Terbuka 2017 dengan menjadi finalis.

Namun, potensi Indoensia untuk menciptakan all Indonesian finals belum tertutup. Asalkan, satu wakil Indonesia di nomor ini, Berry Angriawan/Hardianto, yang sudah lebih dulu ke semifinal mampu menghentikan Junhui/Yuchen.

Berry/Hardianto menggenggam tiket babak empat besar usai mengalahkan unggulan kedua, Goh V Sem/Tan Wee Kiong dengan skor 21-15, 21-15.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.