Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Ganda Putra Berry/Hardianto Maju ke Semifinal Singapura Terbuka

Ganda Putra Berry/Hardianto Maju ke Semifinal Singapura Terbuka

Oleh Astra Desita, Sabtu, 15 April 2017 | 11:24 WIB - Redaktur: Juli - 2K

Jakarta, InfoPublik - Ganda putra Indonesia, Berry Angriawan/Hardianto berhasil mengantongi tiket semifinal Singapura Terbuka Super Series 2017.

Tempat tersebut didapatkan setelah mereka mengalahkan ganda Malaysia, Goh V Shem/Tan Wee Kiong. Dalam pertandingan di Singapura Indoor Stadium, Jumat (14/4).

Berry/Hardianto menang atas V Shem/Wee Kiong dengan skor 21-15 dan 21-15. Laga itu bergulir dalam tempo 37 menit.

Menurut Hardianto, pertandingan hari ini sebenarnya tidak mudah juga kami hadapi. Tapi, pemain Malaysia banyak melakukan kesalahan sendiri di lapangan. "Itu yang kami manfaatkan tadi hingga akhirnya menang," tutur Hardianto dikutip dari Badminton Indonesia.

"Kami berdua mencoba nothing to lose dan maksimal saja di lapangan. Kami ambil poin lebih sabar. Kebetulan ada celah untuk menang, kami langsung memanfaatkannya," ujar Berry menimpali.

Dibabak empat besar Sabtu (15/4), Berry/Hardianto masih menunggu lawan berikutnya. Mereka berpotensi berebut tiket final dengan sesama wakil Merah Putih, Angga Pratama/Ricky Karanda Suwardi. Angga/Ricky akan menjalani laga babak delapan besar dengan Li Junhui/Liu Yuchen dari China.

"Kami harus menjaga kondisi lagi buat besok. Kalau ketemu Angga/Ricky kami sudah sama-sama tahu kelebihan dan kekurangannya. Kalau ketemu Li/Liu, kami harus lebih siap buat capek aja," kata Berry.

Berry/Hardianto mempunyai bekal bagus menyambut tahun 2017. Mereka juara Malaysia Masters sebagai turnamen pembuka level Grand Prix Gold dan Grand Prix tahun ini. Ajang itu dihelat di Sibu Indoor Stadium, Sarawak, Malaysia bulan Januari.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.