Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Pemkot Tegal Berkomitmen Terus Lakukan Sosialisasi Gebrax

Pemkot Tegal Berkomitmen Terus Lakukan Sosialisasi Gebrax

Oleh Tri Antoro, Kamis, 13 April 2017 | 23:40 WIB - Redaktur: Juli - 1K

Tegal, InfoPublik - Pasca deklarasi Gerakan Tegal Berantas Hoax (Gebrax) pemerintah kota Tegal berkomitmen untuk terus melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

"Kita akan terus sosialisasi melalui sekolah-sekolah, pertemuan RT dan RW, kemudian diskusi melalui radio," kata Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno di Kota Tegal, Kamis (13/4).

Menurutnya, pasca kampanye Gebrax, para pemangku kepentingan di daerah Tegal dapat lebih mengetahui langkah yang tepat dalam menangani hoax.

"Jadi ketika hoax menyebar, dapat meminimalkan dampaknya di masyarakat. Selain itu saat ada penyebaran hoax forkopinda akan meluruskan supaya tidak menimbulkan kekhawatiran," kata Siti.

Dengan begitu lanjutnya, Pemerintah Kota Tegal jadi lebih mengetahui tindakan apa yang paling tepat untuk pelaku penyebar informasi negatif. "Kita mempunyai payung hukum UU ITE, kita bisa mengontrol tindakan kita penggunaan media sosial," ujarnya.

Siti juga meyakini, dengan langkah ini masyarakat bisa menjadi lebih sadar akan penggunaan media sosial yang lebih baik, sehingga dapat bersinergi dengan aparat penegak hukum berserta jajaran pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya potensi negatif hoax.

"Masyarakat tegal masyarakat yang tegas kita sama-sama memantau pesatnya hoax," pungkas Siti.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.