Beranda
Nasional Sosial & Budaya
DKI Bentuk Relawan Siaga Bencana

DKI Bentuk Relawan Siaga Bencana

Oleh G. Suranto, Kamis, 13 April 2017 | 12:51 WIB - Redaktur: Juli - 1K

Jakarta, InfoPublik – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar apel deklarasi pembentukan Forum Relawan Siaga Bencana yang dilaksanakan di halaman Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (13/4).

Kepala Satuan Pelaksana (Kasatlak) BPBD DKI Jakarta Husein Murad mengatakan, kegiatan tersebut bermaksud untuk membangun partisipasi dan kemitraan antara masyarakat dan pemerintah dengan semangat gotong royong untuk meminimalkan akibat dan dampak bencana yang diwadahi dalam bentuk Forum Relawan Siaga Bencana Provinsi DKI Jakarta.

Menurutnya, selama ini organisasi-organisasi penggiat penanggulangan bencana tersebut turun menanggulangi bencana sendiri-sendiri.

“Kita melakukan pertemuan dan berkomunikasi dengan tokoh-tokoh organisasi-organisasi tersebut disepakati perlu dibentuk Forum Relawan Siaga Bencana Provinsi DKI Jakarta,” paparnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa, BPBD DKI Jakarta akan melakukan sinergi semua kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana, misalnya kalau ada bencana banjir dan ada pengungsi, tidak semua relawan memberikan bahan makanan, tapi akan dibagi sesuai kebutuhan seperti pakaian, alat mandi dan lain sebagainya, sehingga bantuan tidak numpuk disatu sisi saja, sementara di sisi lain kosong.

“Jadi kita tidak membawahi mereka, tapi forum ini akan dikoordinasikan oleh BPBD DKI Jakarta. Jadi forum ini nanti sentralnya di BPBD DKI. Tujuan utamanya adalah sinergi, supaya penanggulangan bencana ini bisa efektif," ujarnya.

Dalam apel deklarasi pembentuk Forum Relawan Siaga Bencana Provinsi DKI Jakarta dihadiri oleh 37 organisasi penggiat penanggulangan bencana di DKI Jakarta.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.