Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Remaja di Panti Sosial DKI Diberikan Latihan Keterampilan Las

Remaja di Panti Sosial DKI Diberikan Latihan Keterampilan Las

Oleh G. Suranto, Rabu, 12 April 2017 | 18:48 WIB - Redaktur: Juli - 698

Jakarta, InfoPublik – Anak - anak remaja bermasalah sosial di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Taruna Jaya milik Dinas Sosial DKI Jakarta diberikan pelatihan keterampilan las, mereka nanti akan mendapatkan sertifikat untuk menunjang dalam mendapatkan pekerjaan.

Kepala Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya A. Dumyani mengatakan, saat ini ada sembilan keterampilan yang tersedia di panti. Namun untuk awal, baru keterampilan las yang akan diuji untuk mendapatkan sertifikat.

“Anak-anak remaja yang mengikuti keterampilan las, akan di uji oleh Balai Latihan Kerja di Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta. Jadi kalau sudah punya sertifikat, mereka sudah bisa dikatakan terampil profesional,” kata Dumyani di Jakarta, Rabu (12/4).

Menurutnya, selain keterampilan las, ada keterampilan otomotif, servis AC, servis HP, jahit, tataboga, salon, komputer, dan mebel. Anak-anak bisa memilih sesuai minat dan bakat mereka.

Disebutkan, sebenarnya tujuan dari pelatihan keterampilan yang dilakukan itu agar remaja bermasalah sosial itu memiliki masa depan yang cerah, karena arah pembinaan panti saat ini adalah pemberdayaan agar anak-anak bisa mandiri.

“Kami di sini berupaya untuk merubah mindset dan perilaku mereka, karena sebelumnya anak-anak ini terbiasa hidup di jalanan. Di sini kami biasakan rajin, disiplin, dan sungguh-sungguh,” paparnya.

Sarana untuk merubah mindset dan perilaku mereka yaitu dengan memberikan pelatihan keterampilan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Sebab, anak-anak remaja bermasalah sosial yang ada di panti ini dalam kondisi putus sekolah, sehingga tugas pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Jika di Balai Latihan Kerja (BLK) mensyaratkan mereka harus lulus sekolah formal, namun di panti anak-anak remaja ini hanya dituntut memiliki kemauan yang keras dan sungguh-sungguh.

“Kami juga fasilitasi mereka untuk ujian kejar paket. Jadi walaupun mereka tidak mengikuti kelas formal, mereka punya ijazah kejar paket tersebut,” pungkasnya.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.