Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Wapres Jusuf Kalla Resmikan IMERI-FKUI

Wapres Jusuf Kalla Resmikan IMERI-FKUI

Oleh Astra Desita, Rabu, 12 April 2017 | 15:04 WIB - Redaktur: Juli - 1K

Jakarta, InfoPublik - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla meresmikan Indonesian Medical Education and Research Institute Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (IMERI FKUI) di Kampus Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Jalan Salemba Raya No.6 Jakarta, Rabu, (12/4).

IMERI-FKUI didirikan untuk menjawab tantangan di bidang kesehatan dan kedokteran di masa datang yang sangat strategis bagi pembangunan negara Indonesia. IMERI-FKUI merupakan wahana unggul bagi kolaborasi trans-disiplin riset dan pendidikan kedokteran Indonesia yang diterjemahkan dalam bentuk klaster riset dan pendidikan.

IMERI-FKUI diharapkan mampu menjadi pusat kolaborasi antar Universitas dalam bidang riset dan pendidikan kedokteran sehingga mampu meningkatkan peringkat perguruan tinggi Indonesia di dunia.

Wapres Jusuf Kalla menyatakan menyambut baik berdirinya Indonesian Medical Education and Research Institute (IMERI) bagi perkembangan dan kemandirian ilmu kesehatan dan kedokteran di Indonesia. IMERI diharapkan dapat menjadi pusat riset kesehatan dan kedokteran di Indonesia.

Wapres Jusuf Kalla juga mendorong dokter-dokter di Indonesia untuk selalu mengembangkan ilmunya dan turut melakukan penelitian agar tidak hanya menjadi konsumen produk dan ilmu dari luar negeri.

"Ilmu kedokteran berkembang sangat cepat, berubah 100 persen tiap tiga tahun, jadi dokter yang tidak meneliti selama tiga tahun ilmunya tinggal setengah," ujar Wapres Jusuf Kalla.

Ia mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi riset di bidang kesehatan dan kedokteran yang tidak dimiliki negara lain. Riset kesehatan mengenai penyakit tropis contohnya, penelitian di bidang ini masih belum banyak dilakukan oleh negara lain.

"Riset ini dan potensi riset lainnya dapat dikembangkan oleh IMERI dengan bekerja sama dengan peneliti-peneliti lain, baik dalam negeri maupun luar negeri," tutur Jusuf Kalla.

Sementara itu Presiden Islamic Development Bank (IsDB) Bandar M. H. Hajjar dalam sambutannya mengatakan Islamic Development Bank (IsDB) mendanai pembangunan IMERI-FKUI sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan di Indonesia.

Proyek ini digagas bersama-sama dengan pembangunan RS Perguruan Tinggi Negeri di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Solo dan RS Perguruan Tinggi Negeri Universitas Andalas Padang Sumatra Barat.

IsDB sejak berdirinya di tahun 1975 telah memberikan bantuan kepada lebih dari 30 universitas dan institut agama Islam di seluruh Indonesia. IsDB bersama Saudi Fund for Development mengucurkan dana sebesar 130 juta dollar untuk membantu pembangunan IMERI-FKUl," jelas Bandar M.H. Hajjar.

Sementara itu Menristekdikti Mohamad Nasir menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia menyadari bahwa tantangan masyarakat global terkait masalah kesehatan selalu meningkat, oleh karena itu Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah merancang road map agenda riset nasional dimana riset kesehatan dan kedokteran masuk menjadi fokus utama.

Kemenristekdikti mendorong IMERI-FKUI tumbuh menjadi Pusat Unggulan IPTEK bidang Kedokteran dan Kesehatan Indonesia. "Kami berharap peneliti dan ilmuan indonesia dapat menjadi solusi bagi permasalahan bangsa, sekaligus menjawab tantangan global," ujar Menristekdikti.

Dalam 10 tahun ke depan IMERI-FKUI diproyeksikan untuk menjadi Medical Science Techno-Park Indonesia, yaitu pusat riset dan inovasi kesehatan dan kedokteran Indonesia yang dilengkapi sampai pada tahap industri. Sepuluh tahun lagi IMERI-FKUI diharapkan menjadi Salemba Valley atau Silicon Valley-nya Indonesia di bidang kedokteran dan kesehatan.

Rektor Universitas Indonesia Muhammad Anis, menjelaskan bahwa, IMERI-FKUI memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan riset dasar kedokteran, riset translasional, riset terapan dengan luaran berupa publikasi internasional, produk, kebijakan, protokol atau health technologyn assessment.

Muhammad Anis juga menambahkan bahwa konsep pembangunan IMERI-FKUI sangat sesuai dengan Nawa Cita Jokowi - JK terutama dalam hal meningkatkan ketahanan dan kemandirian bangsa Indonesia di bidang kesehatan.

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Ratna Sitompul menjelaskan bahwa IMERI-FKUI memiliki 12 klaster riset, 2 klaster pendidikan, 3 klaster penunjang riset serta 3 fasilitas pendukung pendidikan yang bertujuan menghasilkan terobosan inovasi guna peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan di Indonesia.

Beberapa klaster unggulan IMERI-FKUI antara lain adalah klaster riset infeksi, klaster riset kanker, klaster riset kardiovaskular, klaster riset reproduksi, klaster riset human genetic, klaster riset stem cell, klaster riset drug development, klaster riset pendidikan kedokteran dan klaster riset pengembangan pendidikan berbasis simulasi.

"Kami membuka kesempatan untuk semua peneliti terbaik Indonesia dan dunia melakukan kolaborasi riset di IMERI-FKUI, yang memiliki skema research assistant, research fellow, post doctoral student yang memungkinkan dilakukannya riset-riset di IMERI-FKUI," pungkas Ratna Sitompul

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.