Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Ratusan Pelajar Antusias Deklarasi Gebrax

Ratusan Pelajar Antusias Deklarasi Gebrax

Oleh Tri Antoro, Rabu, 12 April 2017 | 12:00 WIB - Redaktur: Juli - 741

Tegal, InfoPublik - Ratusan pelajar dari tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) menandatangani Deklarasi Gerakan Tegal Berantas Hoax (Gebrax) di Lapangan Alun-Alun Kota Tegal, Jawa Tengah, Rabu (12/4).

Ada yang berbeda pada penandatanganan Deklarasi Gebrax yakni memberikan "tanda tangan" yang dicelupkan cat kemudian ditempelkan pada dua buah kain kanvas sepanjang 4 x 2,5 meter yang berada di Lapangan Alun-alun.

Deklarasi Gebrax dinilai akan sangat mempengaruhi para pelajar yang menghadiri kampanye Gebrax yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk meminimalisir dampak hoax. Karena beberapa waktu lalu, disinyalir masyarakat Kota Tegal, Jawa Tengah diresahkan oleh penyebaran informasi tidak benar terkait penculikan anak.

"Acara ini menolong saya untuk membedakan mana yang benar dan salah di media sosial," ujar Tejair Ammar, Pelajar Kelas 1 dari SMA 1 Kota Tegal.

Menurut dia, pemerintah perlu melakukan sosialisasi Gebrax, karena remaja Kota Tegal tengah gemar menggunakan media sosial. Sehingga perlu mendapatkan informasi dari pemerintah untuk membantu pelajar agar tidak terprovokasi berita yang tidak benar.

"Facebook saya jarang, tetapi line, instagram, dan path lebih sering saya menggunakan," kata Tejair yang akrab dipanggil Ammar.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.