Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Dubes Rusia Kunjungi Kemenpora, Bahas Kerja Sama Bilateral

Dubes Rusia Kunjungi Kemenpora, Bahas Kerja Sama Bilateral

Oleh Astra Desita, Selasa, 11 April 2017 | 13:36 WIB - Redaktur: Juli - 970

Jakarta, InfoPublik - Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S. Dewa Broto didampingi Asdep Kemitraan dan Penghargaan Pemuda Wisler Manalu, menerima kunjungan Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail Galuzin di Kemenpora, Jakarta, Senin (11/4).

Kunjungan tersebut membahas masalah kerja sama bilateral, termasuk partisipasi Indonesia pada acara World Festival of Youth and Studens XIX yang akan diselenggarakan pada 14-22 Oktober 2017 di Sochi, Rusia.

Sesmenpora menyampaikan kunjungan Dubes Rusia ke Kantor Kemenpora untuk mempererat persahabatan yang sudah terbina sejak era Presiden Soekarno.

Selain itu, Dubes Rusia juga mengundang Menpora Imam Nahrawi pada bulan Oktober untuk datang ke Kota Sochi, Rusia menghadiri Festival Pemuda dan Pelajar Dunia XIX.

“Mereka sangat berharap Menpora datang bersama delegasi pemuda dengan harapan dapat bertemu langsung dengan para pemuda dunia untuk bertukar pikiran dan pengalaman,” tutur Gatot.

Gatot juga menyampaikan keinginan Presiden Joko Widodo, bahwa dimanapun delegasi Indonesia berada, harus tampil mempromosikan Indonesia tentang keragaman Indonesia, baik itu suku, agama, kesenian dan sebagainya.

“Kita ketahui bahwa Rusia dibidang olahraga sangat sukses, terutama cabang olahraga senam. Dalam pertemuan tersebut, Dubes Rusia juga menyampaikan jangan ragu-ragu kalau butuh pelatih kirim surat pada kami,” ucap Gatot.

World Festival of Youth and Studens XIX rencananya akan di buka oleh Presiden Vladimir Putin dan akan menjadi acara internasional terbesar yang akan membawa lebih dari 20.000 pemuda dari 150 negara. Festival tersebut akan menjadi tonggak baru dalam rangka menyatukan generasi masa depan dengan ide-ide perdamaian dan persahabatan.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.