Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Pemerintah Perlu Bentuk Forkom Penanganan Banjir

Pemerintah Perlu Bentuk Forkom Penanganan Banjir

Oleh Tri Antoro, Senin, 10 April 2017 | 17:49 WIB - Redaktur: Juli - 431

Jakarta, InfoPublik - Anggota Komisi IV DPR RI Hengky Kurniadi menyarankan pemerintah membentuk forum komunikasi (forkom) penanganan banjir yang sedang rawan terjadi di kawasan pangan.

"65 persen hunian penduduk kita berada di pesisir, bila tidak disiapkan maka bencana besar," ujar Hengky Kurniadi Ketika rapat dengar pendapat (RDP) dengan pemerintah di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (10/4).

Menurut dia, kondisi permukaan hunian sudah di atas permukaan laut, namun belum maksimalnya sistem saluran air, sehingga menyebabkan banjir di berbagai daerah. Sehingga perlu ada perubahan perilaku dari masyarakat dan juga kebijakan tata ruang terkait pencegahan banjir oleh pemangku kepentingan.

"Saya yakin bila kita gerak cepat maka banjir akan segera berkurang," kata dia.

Ia menyarankan, setiap lembaga dari mulai pusat dan daerah melakukan koordinasi terkait usulan diatas, supaya penanganan banjir dapat dilakukan secara maksimal. "Semua kembali pada koordinasi," pungkas Hengky.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.