Beranda
Nasional Sosial & Budaya
DPR-Pemerintah Bahas Penanganan Iklim Buruk Pada Kawasan Pangan

DPR-Pemerintah Bahas Penanganan Iklim Buruk Pada Kawasan Pangan

Oleh Tri Antoro, Senin, 10 April 2017 | 18:21 WIB - Redaktur: Juli - 537

Jakarta, InfoPublik - Komisi IV DPR RI bersama pemerintah membahas penanganan dampak iklim buruk yang rawan terjadi pada daerah kawasan pangan.

"Kita akan adakan RDP menurut kadar kepentingan, menurut saya ini penting sekali kita bahas iklim buruk di kawasan pangan," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron saat rapat kerja di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (10/4).

Herman menuturkan kondisi iklim saat ini akan berdampak negatif pada kawasan pangan yang rawan akan terjadinya kekeringan, banjir, dan bencana alam. Sehingga perlu penangan secara komprehensif yang dilakukan oleh kementerian maupun instansi negara.

Melalui rapat ini, lanjut dia, dapat mendorong para pemangku kepentingan khususnya pemerintah bersinergi dengan kementerian terkait untuk penanganan hal ini. "Rapat ini kita saling menguatkan, kementerian-kementerian punya program apa lalu digabung dengan pangan," ujar Herman.

Menurutnya, penanganan banjir perlu mendapatkan perhatian, karena amanat undang-undang tentang pangan yang secara jelas menyebutkan pangan adalah hak asasi manusia. Jangan sampai iklim buruk yang sedang melanda tanah air mengancam ketahanan pangan dalam negeri.

"Pemenuhan kebutuhan pangan untuk masyarakat Indonesia sebanyak 250 juta lebih itu perlu upaya keras," pungkas Herman.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.