Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Pendaftaran Online SBMPTN Dibuka 11 Sampai 26 April 2017

Pendaftaran Online SBMPTN Dibuka 11 Sampai 26 April 2017

Oleh Astra Desita, Senin, 10 April 2017 | 13:39 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 1K

Jakarta, InfoPublik - Calon mahasiswa sudah dapat mengakses dan melakukan pendaftaran Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2017 mulai Selasa, 11 April pukul 08:00 WIB sampai dengan 26 April pukul 23:59 WIB.

Menurut Ketua Panitia Pusat SNMPTN dan SBMPTN 2017 Ravik Karsidi, siswa kelas XII maupun alumni SMA/sederajat bisa mempelajari tata cara pendaftaran secara lengkap dapat pada laman http://pendaftaran.sbmptn.ac.id. "SBMPTN 2017 diikuti 85 PTN di lingkungan Kemenristekdikti dan Kemenag, termasuk ISI dan ISBI, yang terbagi dalam 42 Panitia Lokal, dibawah koordinasi Panitia Pusat. Jumlah PTN yang ikut bergabung tahun ini meningkat dibandingkan tahun lalu yang berjumlah 78 PTN," tutur Ravik Karsidi saat jumpa pers pendaftaran SBMPTN 2017 di Gedung D Kemenristekdikti Senayan Jakarta, Senin (10/4).

Menurut Ravik daya tampung SBMPTN dari tahun ke tahun selalu meningkat, tahun 2015, dapat menampung 115.788, tahun 2016 meningkat menjadi 126.804 mahasiswa, dengan bergabungnya PTN baru pada SBMPTN 2017, Ravik yakin bahwa daya tampung akan semakin meningkat. "Daya tampung SBMPTN, minimum 30% dari daya tampung masing-masing PTN," ujar Ravik.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti, Intan Ahmad mengatakan, selain seleksi melalui jalur undangan atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), calon mahasiswa baru juga bisa mengikuti jalur ujian tulis Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) untuk dapat meraih impiannya mengenyam pendidikan di perguruan tinggi negeri impian.

"Ada tiga pola penerimaan mahasiswa PTN, yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan Seleksi Mandiri. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik yang baik, sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik. Hari ini kita akan mengumumkan pendaftaran SBMPTN 2017," tutur Intan Ahmad.

Sementara itu Ketua Pokja SBMPTN Budi Prasetyo mengatakan, bentuk seleksi berdasarkan hasil ujian tertulis yang terdiri dari Paper Based Testing (PBT) dan Computer Based Testing (CBT). Tahun ini kita targetkan 30.000 CBT peserta seleksi SBMPTN.

SBMPTN 2017 dapat diikuti oleh siswa lulusan tahun 2015, 2016 dan 2017 dari pendidikan menengah (SMA/SMK/MA) atau yang sederajat, termasuk paket C.

Pembiayaan penyelenggaraan SBMPTN dibebankan kepada peserta seleksi dan disubsidi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Peserta SBMPTN dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dan mempunyai prestasi akademik tinggi dapat mengajukan dana bantuan biaya pendidikan Bidikmisi.

Mekanisme Pendaftaran diatur sebagai berikut :
1. Calon peserta membaca informasi lengkap mengenai SBMPTN 2017 yang dimuat dalam Panduan SBMPTN yang dapat diakses di laman http://www.sbmptn.ac.id.
2. Calon peserta mengisikan data nama dan tanggal lahir pada laman http://pendaftaran.sbmptn.ac.id untuk mendapatkan Kode Akses Pendaftaran (KAP), Personal Identification Number (PIN), dan Slip Pembayaran. Slip Pembayaran memuat Kode Pembayaran yang diperlukan untuk melakukan pembayaran biaya seleksi.
3. Calon peserta melakukan pembayaran biaya seleksi sebesar Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) di salah satu bank mitra (Bank Mandiri, Bank BNI atau Bank BTN) dengan membawa Slip Pembayaran. Pembayaran biaya seleksi ini harus dilakukan dalam waktu 3 x 24 jam sejak pencetakan Slip Pembayaran.
4. Setelah melakukan pembayaran, peserta dapat melanjutkan proses pendaftaran di laman http://pendaftaran.sbmptn.ac.id
a. Calon peserta mengunggah file pasfoto terbaru (berwarna) yang sesuai dengan ketentuan
b. Calon peserta mengisikan data induk pada borang yang ditampilkan
c. Calon peserta mengisikan informasi SMA/SMK/MA sekolah termasuk tahun kelulusan.
d. Calon peserta memilih Panlok tempat dimana akan mengikuti ujian, kemudian memasukkan program studi pilihan secara berurutan mulai dari program studi pilihan pertama dengan ketentuan :
1) Apabila peserta memilih program studi dari bidang ilmu seni dan keolahragaan, peserta juga harus mengisikan informasi PTN tempat dimana peserta akan mengikuti ujian ketrampilan tersebut Untuk hal ini, calon peserta harus terlebih dahulu membaca ketentuan yang berlaku di setiap PTN penyelenggara program studi yang akan dipilih, sehingga calon peserta dianggap sudah mengetahui tentang semua ketentuan yang berlaku di PTN yang dipilih.
2) Apabila peserta memilih untuk mengikuti ujian CBT, maka peserta akan ditentukan lokasi ujian CBT di PTN Penyelenggara yang termasuk dalam Panlok yang dipilih, sejauh kuota peserta ujian CBT di lokasi tersebut masih tersedia.
3) Calon Peserta mencetak Kartu Tanda Peserta sebagai tanda bukti sebagai peserta SBMPTN 2017

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.