:
Jakarta, InfoPublik - Peran pemerintah daerah diharapkan hadir dalam upaya meningkatkan kualitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) sesuai amanat UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
"Dukungan dan peran serta pemda sangatlah menentukan dalam memaksimalkan program JKN-KIS," kata Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari, dalam Pencanangan Aksi Pengentasan Kemiskinan Daerah dan Pengukuhan Agen Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong se-Kabupaten Sumbawa Barat, seperti yang disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (16/2).
Selain itu menurutnya, pemda juga jadi tulang punggung implementasi program strategis nasional. Terdapat tiga peran penting pemerintah daerah yaitu memperluas cakupan kepesertaan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dan peningkatan tingkat kepatuhan.
Andayani menambahkan pertumbuhan peserta JKN-KIS cukup pesat. Memasuki tahun keempat dalam mengelola jaminan kesehatan per 10 Februari 2017 jumlah peserta BPJS Kesehatan mencapai 174.324.644 jiwa atau hampir mencapai 70 persen dari total penduduk Indonesia.
Selain itu, hingga saat ini dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia, 441 Kabupaten/Kota dari 32 Provinsi telah mengintergrasikan Jamkesdanya ke BPJS Kesehatan dengan jumlah kepesertaannya mencapai 16 juta jiwa.
Akhir 2017, seluruh Jamkesda diharapkan dapat terintegrasi dalam Program JKN-KIS dan seluruh pemda dapat mendukung terwujudnya Universal Health Coverage bagi penduduk di daerah masing-masing. "Dengan peran pemda program ini dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia," kata Andayani.