:
Ambon, InfoPublik - Tahun 2017 merupakan tahun yang krusial dalam menjaga kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN/KIS), berbagai langkah telah dilakukan oleh BPJS Kesehatan agar program tersebut dapat terus berjalan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan langkah yang telah dilakukan adalah percepatan cakupan peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) dan peningkatan kolektabilitas iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri.
“Berdasarkan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI, kehadiran program JKN-KIS membawa efek yang luar biasa. Tahun 2016 JKN/KIS telah berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia sebesar Rp152,2 triliun,” katanya saat mendampingi Presiden RI Joko Widodo melakukan pembagian KIS di Desa Poka Ambon, sekaligus menghadiri rangkaian peringatan Hari Pers Nasional, seperti yang disampaikan dalam keterangan pers BPJS Kesehatan, Rabu (8/2).
Hingga 27 Januari 2017, peserta JKN-KIS mencapai 172,9 juta jiwa, itu hampir 70 persen dari total penduduk Indonesia. Lanjut Fachmi, selain itu juga program JKN-KIS berperan menciptakan lapangan pekerjaan bagi 1,45 juta orang. Jika diproyeksikan hingga tahun 2021, maka JKN-KIS memberi kontribusi bagi perekonomian Indonesia sebesar Rp289 triliun dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi 2,26 juta orang.
“Tidak mudah memang untuk menjalankan amanah yang besar ini. Namun kami yakin dengan dukungan dari para stakeholder serta kerja keras seluruh Duta BPJS Kesehatan, kita dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat guna meningkatkan derajat kesehatan bangsa Indonesia,” katanya.